Mengomentari Pelaksanaan Program PNPM Mandiri-Respek di Provinsi Papua (bagian_1 )

Pengadaan Speed di Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi, dari dana PNPM Mandiri- Respek. Bukan hanya pengadaan barang, diharapkan pengelolah program tidak melupakan visi dan misi program, yaitu Pemberdayaan, Pembelajaran, Demokrasi dan Transparansi.

Pada tahun 2011 ini, melalui program PNPM- Mandiri dan Program Respek, Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten se-Papua telah menyiapkan anggaran yang nilainya sangat fastastis, yakni menembus angka Rp 1 trilun, untuk dikucurkan ke 3000 lebih kampung-kampung di Papua. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik masyarakat di kampung-kampung, maupun para pengelolah program dari Pusat hingga Kampung-Kampung di Papua.

Laporan : Alberth Yomo

Pada tahun 2011 ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten di 28 Kabupaten se- Papua telah menyiapkan dana Kosering sebesar Rp 666.650.000.000 ( Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta ), kemudian di tambah dengan dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 400 Miliar, maka Total dana yang akan dikucurkan Pemerintah ke 3000 lebih kampung di Papua menembus angka Rp 1 Triliun.
“Sesuai dengan surat Menkokesra pada tanggal 5 Nopember Tahun 2010, tentang penetapan lokasi dan alokasi 2011, untuk Provinsi Papua yang terdiri dari 28 Kabupaten dengan 388 Distrik, total alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 666.650.000.000 ( Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta ),” jelas Koordinator PNPM Mandiri-Respek Provinsi Papua ,Wem Ngamelubun.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DR. Achmad Hatari, MSi, mengatakan untuk tahun 2011, alokasi dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp 400 Miliar atau meningkat 50 Miliar dari tahun sebelumnya. Sehingga ditotalkan, angka ini menembus Rp 1 Triliun.
Jika dana sebesar Rp 1 Triliun ini, di bagi kepada 2,7 Juta jiwa di Papua, maka satu jiwa bisa memperoleh kurang lebih Rp 400 Ribu/ tahun. Tapi petunjuknya tidak seperti itu, namun lewat suatu mekanisme, yang akan diatur dari tingkat Distrik, kemudian turun ke kampung.
” Untuk proses pencairannya, tetap akan melalui mekanisme yang sudah diatur, yakni melalui Musdis ( Musyawarah Tingkat Distrik ), yang kami harapkan sudah harus berjalan pada bulan April ini, sehingga pada akhir tahun, diharapkan dana ini sudah dikeluarkan dari KPPN ke rekening masyarakat melalui TPKD, lalu disalurkan ke kampong-kampung. Biasanya 3 bulan sebelum batas tahun anggaran, dana sudah digunakan oleh masyarakat,”kata Koordinator PNPM Mandiri-Respek Provinsi Papua, Wem Ngamelubun,SH.
 Proses perencanaan  ini diharapkan dipercepat, sehingga per 15 desember 2011, dana dari KPPN itu sudah bisa disalurkan ke rekening TPKD, dan ditargetkan per 15 desember 2011 itu dana sudah dicairkan ke rekening masyarakat. Tinggal dari TPKD disalurkan ke kampong-kampung. Alokasi ini ditetapkan untuk masing-masing Distrik, nanti dari Distrik yang akan menyalurkan ke kampong-kampung.
 “Sekarang kita sedang melakukan rekonsiliasi data kampong, 60 persen untuk Kabupaten/ Kota sudah hamper final, tidak lagi generali sama, tetapi perhitungannya akan mengacu pada banyak sekali variable untuk menentukan pembagian 400 miliar itu. Jadi untuk 2011, akan ada perbedaan nilai yang diterima tiap kampong,” jelas Hatari.
Dengan demikian, jika dikalkulasikan secara kasar, maka pada tahun 2011 ini, tiap kampong di Papua akan mengelolah dana PNPM Mandiri –Respek kurang lebih Rp 400- 500 Juta per kampong. “ Luar biasa dana yang akan diterima tiap kampong. Mudah-mudahan pengelolaannya baik, pengendaliannya juga baik, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya dengan baik ,” kata Wem.
Tetapi tunggu dulu, jika mengutip pernyataan beberapa masyarakat yang kami temui di kampung-kampung ( tidak semua kampung ) selama program ini berjalan dari tahun 2007 hingga 2010, yang mengatakan kalau mereka hanya mendengar bunyi uang, tetapi faktanya mereka tidak melihat uang itu masuk di kampungnya, hal ini menandakan ada persoalan yang terjadi dalam implementasinya.
” Respek ini hampir sama dengan bahasa daerah kami, yang artinya” Tidak tahu”, jadi program ini kami tidak tahu bagaimana, nanti setelah ada barang yang masuk ke kampung, lalu orang bilang, ini barang dari program Respek,” ujar Berthus Sergenem, salah satu tetua adat di kampung Aurimi, padalaman Kabupaten Sarmi.
Jadi, pesan yang didapat dari pernyataan itu adalah bahwa ternyata, mekanisme yang diatur dalam program PNPM Mandiri-Respek, tidak berjalan di kampung ini, mulai dari musyawarah menjaring aspirasi masyarakat hingga kesepakatan. Artinya, bisa saja, pendampingnya tidak sampai turun ke kampung, atau turun ke kampung, tetapi tidak melakukan proses ini, tetapi hanya melalui orang-orang tertentu di kampung itu, lalu membuat kesepakatan dengan oknum tersebut, lalu mengadakan barang sesuai kesepakatan berdua yang tidak diketahui seluruh masyarakat di kampung itu, sebagaimana yang terjadi di beberapa kampung di Kabupaten Sarmi.
“ Selama ini tidak ada pertemuan Respek di kampung, kami tidak lihat uangnya. Nanti kami dapat kabar, kalau barang sudah ada di sini, baru ada yang bilang, ini dari dana Respek. Jadi kami sendiri bingung, Respek itu apa?” ujar salah satu warga di Aurimi, yang kampungnya telah menerima dana Respek dari tahun 2007 ini.
Ini merupakan kesalahan fatal, karena tidak sesuai dengan visi dan misi program ini, diantaranya pemberdayaan, pembelajaran dan transparansi. Tetapi sebaliknya, ini merupakan cara-cara proyek yang masih saja terjadi.
“ Dana ini dimaksudkan bukan saja merupakan alat pemberdayaan, tetapi juga alat pembelajaran, dimana rakyat belajar untuk mengelolah sendiri keuangan mereka. Selain pemberdayaan dan pembelajaran, rakyat Papua juga mempraktekkan demokrasi pembangunan, di mana seluruh rakyat di kampung terlibat, tanpa terkecuali, tidak ada yang perlu mewakili mereka. Lalu aspek berikutnya adalah transparansi,” ungkap sang pencetus Respek, mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH. ( bersambung )

Mengikuti Perjalanan Sarmi Kota- Apawer Hulu – Sarmi Kota

Ternyata tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke wilayah di sepanjang sungai Apawer. Dari Jayapura (Jumat,1/7), kami menghabiskan waktu 9 Jam perjalanan menggunakan mobil Rental Jenis Avansa ( Full Tangki ) untuk sampai di Ibukota Kabupaten Sarmi. Perjalanan sejauh 300 kilometer itu, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu 6 jam saja, namun karena kondisi jalan dan jembatan yang belum baik, di tambah lagi dengan pungutan liar sejumlah warga dengan dalih memperbaiki jalan di beberapa titik yang kami lewati, akhirnya molor hingga empat jam.
Bermalam di Ibukota Kabupaten Sarmi, paginya( Sabtu,2/7) kami harus mempersiapkan bahan bakar minyak(bbm) untuk perjalanan ke Apawer. Tapi sial, BBM ( Bensin ) yang dibutuhkan sebanyak 600 liter (pulang dan pergi Sarmi-Apawer Hulu ) tidak kami dapati, karena BBM yang tersedia di Agen sudah habis terjual, kami di suruh bersabar tiga hari. Setelah tiga hari menungguh, Selasa(5/7) kami berhasil mendapatkan 600 liter bensin, tapi itupun kami terpaksa keluarkan biaya yang cukup besar dari harga seharusnya, di mana harga sebenarnya, Rp 4500/liter, di jual kepada kami dengan harga Rp 10000/liter. Kami syukuri aja, karena BBM ini jadi rebutan para pengecer, sehingga stok tiba, langsung habis dalam sehari.
Setelah BBM siap, perahu laut dan motoris yang kami sewa sebesar Rp 5 Juta juga telah siap, paginya( Rabu,6/7), setelah melihat cuaca dan keadaan laut cukup kondusif, kami keluar dari pantai Sarmi menuju Apawer. Baru satu jam lepas dari pantai Sarmi, motor tempel jenis Yamaha engine 40 PK, yang menggerakkan perahu kami, tiba-tiba mati. Setelah diperbaiki kerusakan itu, motor kembali bunyi dan perjalanan dilanjutkan. Tetapi satu jam kemudian, motor kembali mati, kami berlabuh di laut hingga satu jam, namun mesin motor yang diperbaiki tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Beruntung ada pertolongan dari motoris lainnya yang datang membantu, sehingga kami bisa kembali melanjutkan perjalanan itu.
Akibat terhambat beberapa jam karena masalah mesin itu, laut semakin bergelombang, perahupun dihempas ombak, semua penumpang basah dan perahupun kemasukkan air yang cukup banyak. Gelombang laut semakin tinggi dan anginpun semakin kencang, perahu yang bermuatan tidak mampu mengimbanginya, terpaksa perahu berbelok haluan menuju pantai, untuk mengurangi muatan. Seluruh penumpang yang berjumlah 14 orang termasuk kami, terpaksa harus berjalan kaki menyusuri pantai, hanya menyisahkan seorang motoris dan dua pembantunya untuk melanjutkan perjalanan itu menantang gelombang.
Muara sungai Apawer yang jaraknya 25 kilometer itu, kami tempuh selama 7 jam (12.00-19.00 Wit ) berjalan kaki menyusuri pantai barat Kabupaten Sarmi. Kami kemudian bermalam melepaskan lelah di Kampung Subu yang berada tepat di muara sungai Apawer. Mie dan Kopi Instan menjadi pengganjal perut dan penghangat tubuh, tidurpun tak nyenyak, karena ditemani sang nyamuk dan teman-temannya hingga pagipun datang.
Pagi itu, kami mendapatkan informasi yang tidak mengenakkan, di mana BBM kami sekitar 80 liter, telah dicuri orang. Kami hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Entah disengaja oleh Motoris kami atau memang benar-benar dicuri orang, tapi setidaknya hal itu akan sangat  berpengaruh nanti pada perjalanan kami, tapi ya sudahlah, kami kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan.
Dari Kampung Subu, Distrik Pantai Barat ,Kamis(7/7), pukul 7.00 Wit,  kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Kosata Kapeso. Jarak tegak lurus antara Subu dan Kosata adalah 20 kilometer, tetapi karena menyusuri sungai Apawer yang berliku-liku menyerupai pergerakan ular itu, jarak dan waktupun terasa panjang dan lama. Hingga tiba di Kampung Kosata,pukul 11.30 Wit.  Dari data GPS, track sungai yang kami telusuri itu ternyata sejauh 47,3 kilometer, dengan waktu tempuh 4 jam 30 menit.
Setelah istirahat dan dijamu makan siang oleh masyarakat di Kosata, tepat jam 13.30 Wit, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Bina yang jaraknya 14 kilometer. Tepat pukul 17.00 Wit, kami masuk di Kampung Bina. Jadi kami tempuh perjalanan dari Kosata- Bina memakan waktu 3 jam, 30 menit, dengan track sungai sejauh 37, 2 kilometer.
Di Kampung Bina ini, kami bermalam, lalu paginya, Jumat(8/7), pukul 8.00 Wit, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Kampung Murara. Jarak ke kampung Murara kami tempuh dalam 3 jam, dengan track sungai sejauh 32,14 kilometer. Perjalanan dilanjutkan ke kampung Airoran. Hanya 1 jam perjalanan, kami tiba di Airoran, dengan track sungai 6,62 kilometer.
Ada rencana untuk menggantikan perahu dengan cole-cole, namun terjadi kesalahpahaman dengan pemilik kole-kole, akhirnya perjalanan ke kampung Kwesar, tetap dilanjutkan dengan perahu dinding berseman. Adapun alasan pergantian perahu, karena perjalanan semakin ke hulu tidak bisa dengan perahu lebar, karena jalur sungai menjadi sempit dan dangkal.
Tetapi beruntung, dengan perahu dinding itu, akhirnya kami tiba di kampung Kwesar, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari kampung Airoran dengan track sungai sepanjang 14,58 kilometer.
Kami bermalam di kampung Kwesar, paginya, Sabtu(9/7), perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Maniwa, dengan perahu kole-kole milik masyarakat Kwesar, sementara perahu dinding, kami tinggalkan di Kwesar. Setelah 2 jam 30 menit, kami tiba di Kampung Maniwa, dengan track sungai 21,74 kilometer.
Setelah menempuh perjalanan 2 jam, kami masuk di kampung Tamaja, dengan track sungai sepanjang 31 kilometer, padahal jarak lurus Maniwa- Tamaja hanya 11 kilometer. Di tempat ini juga kami melihat keadaan sungai untuk perjalanan selanjutnya ke Sasaupece. Tetapi kondisi sungai tidak memungkinkan, kami kemudian bermalam.
Minggu pagi(10/7), keadaan sungai semakin dangkal, tidak memungkinkan untuk perahu kole-kole menuju kampung Sasaupece. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kampung Aurimi. Hanya 10 menit dari Tamaja ke pelabuhan Aurimi, selanjutnya, kami berjalan kaki sejauh 3 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit, akhirnya tiba di kampung Aurimi.
Setelah 5 hari di Kampung Aurimi, merujuk pada hasil diskusi dengan masyarakat, kami menjadi penasaran untuk melihat kampung Wamariri ( tempat tembusan jalan darat dari Sarmi ). Lalu pada Jumat(15/7), bersama 3 orang masyarakat kampung Aurimi, kami melakukan perjalanan menuju Sarmi dengan berjalan kaki. Kami berangkat pukul 7.30 Wit, dan tiba di kampung Muaim pada pukul 17.00 Wit. Jarak yang kami tempuh adalah 20 kilometer, sementara jarak lurusnya 15 kilometer.
Setelah bermalam di kampung Muaim, paginya,Sabtu(16/7), pukul 9.00 Wit, kami melanjutkan perjalanan menuju kampung Wamariri. Setelah berjalan sejauh 16 kilometer, akhirnya kami tiba di Wamariri pukul 14.30 Wit, padahal, Jarak lurus Muaim- Wamariri hanya 10 kilometer.
Kami sangat beruntung sore itu, karena bisa mendapatkan truck yang akan turun ke Sarmi. Padahal, sudah seminggu, tidak ada kendaraan yang masuk ke kampung Wamariri. Jarak lurus Wamariri- Sarmi adalah 30 kilometer, tetapi track perjalanan mengikuti jalan truck, ternyata jarak yang kami tempuh hingga tiba di Kota Sarmi adalah 41 kilometer. Kami keluar dari Wamariri pukul 15.30 Wit, dan tiba di Kota Sarmi pukul 17.00 Wit. Demikian sekilas gambaran  perjalanan dari Kota Sarmi Sarmi- Apawer Hulu.(alberth yomo)

Mengikuti Perjalanan Menelusuri Pantai Barat Sarmi Hingga Apawer Hulu

Ketika perahu tak mampu menghadapi gelombang laut, kami menepi ke pantai, mengurangi muatan.

Lebih dari Dua Minggu,  bersama 4 orang staf peneliti dari Yayasan Lingkungan Hidup Papua ( dengan tujuan berbeda ) melakukan perjalanan ke kampung-kampung yang berada di sepanjang sungai Apawer Kabupaten Sarmi. Dari perjalanan itu,  ada sejumlah hal yang kami rekam, lalu kami coba tuangkan dalam bentuk tulisan berikut….

Laporan : Alberth Yomo

Kami baru sadar, bahwa ternyata tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke wilayah di sepanjang sungai Apawer. Dari Jayapura (Jumat,1/7), kami menghabiskan waktu 9 Jam perjalanan menggunakan mobil Rental Jenis Avansa ( Full Tangki ) untuk sampai di Ibukota Kabupaten Sarmi. Perjalanan sejauh 300 kilometer itu, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu 6 jam saja, namun karena kondisi jalan dan jembatan yang belum baik, di tambah lagi dengan pungutan liar sejumlah warga dengan dalih memperbaiki jalan di beberapa titik yang kami lewati, akhirnya molor hingga empat jam.
Bermalam di Ibukota Kabupaten Sarmi, paginya( Sabtu,2/7) kami harus mempersiapkan bahan bakar minyak(bbm) untuk perjalanan ke Apawer. Tapi sial, BBM ( Bensin ) yang dibutuhkan sebanyak 600 liter (pulang dan pergi Sarmi-Apawer Hulu ) tidak kami dapati, karena BBM yang tersedia di Agen sudah habis terjual, kami di suruh bersabar tiga hari. Setelah tiga hari menungguh, Selasa(5/7) kami berhasil mendapatkan 600 liter bensin, tapi itupun kami terpaksa keluarkan biaya yang cukup besar dari harga seharusnya, di mana harga sebenarnya, Rp 4500/liter, di jual kepada kami dengan harga Rp 10000/liter. Kami syukuri aja, karena BBM ini jadi rebutan para pengecer, sehingga stok tiba, langsung habis dalam sehari.
Setelah BBM siap, perahu laut dan motoris yang kami sewa sebesar Rp 5 Juta juga telah siap, paginya( Rabu,6/7), setelah melihat cuaca dan keadaan laut cukup kondusif, kami keluar dari pantai Sarmi menuju Apawer. Baru satu jam lepas dari pantai Sarmi, motor tempel jenis Yamaha engine 40 PK, yang menggerakkan perahu kami, tiba-tiba mati. Setelah diperbaiki kerusakan itu, motor kembali bunyi dan perjalanan dilanjutkan. Tetapi satu jam kemudian, motor kembali mati, kami berlabuh di laut hingga satu jam, namun mesin motor yang diperbaiki tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Beruntung ada pertolongan dari motoris lainnya yang datang membantu, sehingga kami bisa kembali melanjutkan perjalanan itu.
Akibat terhambat beberapa jam karena masalah mesin itu, laut semakin bergelombang, perahupun dihempas ombak, semua penumpang basah dan perahupun kemasukkan air yang cukup banyak. Gelombang laut semakin tinggi dan anginpun semakin kencang, perahu yang bermuatan tidak mampu mengimbanginya, terpaksa perahu berbelok haluan menuju pantai, untuk mengurangi muatan. Seluruh penumpang yang berjumlah 14 orang termasuk kami, terpaksa harus berjalan kaki menyusuri pantai, hanya menyisahkan seorang motoris dan dua pembantunya untuk melanjutkan perjalanan itu menantang gelombang.
Muara sungai Apawer yang jaraknya 25 kilometer itu, kami tempuh selama 7 jam (12.00-19.00 Wit ) berjalan kaki menyusuri pantai barat Kabupaten Sarmi. Kami kemudian bermalam melepaskan lelah di Kampung Subu yang berada tepat di muara sungai Apawer. Mie dan Kopi Instan menjadi pengganjal perut dan penghangat tubuh, tidurpun tak nyenyak, karena ditemani sang nyamuk dan teman-temannya hingga pagipun datang.
Ketika berbincang-bincang dengan beberapa masyarakat di Kampung Subu Distrik Arbais Kabupaten Sarmi ini, mereka menuturkan, bahwa setiap tahun, Kampung Subu mendapat jatah Rp 300 Juta, bersumber dari Dana Pemberdayaan Kampung Rp 200 Juta dan dana Respek Rp 100 Juta. Tapi sayangnya, orang-orang yang dipercayakan masyarakat kampung untuk mengelolah dana ini, berlaku curang dan tidak adil, sehingga hasilnya juga belum optimal.
Meski demikian, Kampung yang dipimpin oleh Noac Emtora ini kini sudah memiliki motor tempel,genset, speed boat, bantuan jaring penangkap ikan, perumahan sosial, biaya hidup, biaya pendidikan dan fasilitas lainnya yang bersumber dari dana Pemberdayaan Kampung dan Dana Respek.
Salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya, mengungkapkan, bahwa semua bantuan yang diberikan, termasuk program Respek, tidak dilakukan secara terbuka, kesannya di atur sepihak oleh oknum-oknum tertentu, sehingga ia berharap, perlu dilakukan evaluasi kembali, agar yang tidak beres ini bisa diluruskan, dan masyarakat bisa merasakan program ini. ( bersambung )

Foto Perjalanan Sarmi- Apawer_July_2011

Kenangan di Taman Soemantri- Bogor

Bas Suebu: MRP Hanya Satu, Kecuali Referendum

Barnabas Suebu

Jayapura- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH menegaskan bahwa jiwa dari Undang-Undang Otonomi Khusus, itu mengamanatkan bahwa MRP satu. Tidak ada pasal dalam Undang-Undang Otsus yang mengamanatkan MRP itu lebih dari satu, kecuali melalui Referendum. Oleh karena itu tidak ada satu pasalpun yang mengatakan MRP itu dua. Jadi dua MRP itu bertentangan dengan Undang-Undang Otsus, walaupun tidak bertentangan dengan PP 56.
“Nah, kalau MRP mau jadi dua, semua anggota MRP harus kembali menanyakan kepada konstituennya, apakah itu yang rakyat Papua kehendaki? karena mereka adalah wakil yang mewakili kepentingan seluruh rakyat Papua. Tetapi ini kembali kepada rasa tanggung jawab dari semua anggota MRP terhadap masa depan dan kelanjutan hidup, keutuhan dari penduduk asli Papua, dari keturunan kepada keturunan berikutnya,” tegas Bas Suebu, ketika ditemui wartawan di VIP Room, Bandara Sentani, Sabtu(11/6) lalu.
Kalau tidak, kata Bas, tindakan seperti itu, akan membawa akibat yang besar untuk kelangsungan hidup penduduk asli di tanah yang Tuhan anugerahkan ini.
Jika Mendagri kemudian melantik MRP Papua Barat bagaimana? Bas kembali menegaskan, bahwa ini bukan masalah Menteri Dalam Negeri, tetapi ini menyangkut masalah keutuhan bangsa dan Negara ini. Jadi masalah ini bisa sampai ke mahkamah Konstitusi dan bisa membawa dampak internasional kembali ke Papua. Ini bukan soal main-main, tetapi akan membawa akibat-akibat yang besar.
“Jadi Pemerintah Provinsi tidak bisa intervensi, kecuali MRP sendiri memutuskan yang terbaik, dan itu harus mewakili kepentingan penduduk asli, bukan kepentingan pribadi sesaat, itu sikap yang bisa saya sampaikan,” jelasnya. (alberth yomo )

11 Cabor Direkomendasikan Untuk Porwanas 2013

peserta rakernas siwo pwi, 27-29 2011 di kendari-Sultra

" Dari Hasil Rakernas SIWO PWI di Kendari"
Kendari- Seksi Wartawan Olahraga ( SIWO ) PWI cabang seluruh Indonesia akhirnya menyepakati 11 cabang olahraga untuk dipertandingkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional ( Porwanas ) XI, tahun 2013 mendatang.
Kesepakatan itu diambil setelah melalui perdebatan yang sengit selama kurang lebih 7  jam dilalui dalam suasana rapat kerja nasional SIWO PWI Papua 2011 yang berlangsung selama dua hari di Hotel Athaya Kendari, dan ditutup pada Sabtu(28/5) lalu.
Selain menyepakati 11 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porwanas mendatang, rapat kerja SIWO di Kendari juga telah merekomendasikan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Porwanas XI,2013 dan HPN 2013, dan merekomendasikan juga Bengkulu sebagai tuan rumah penyelenggara Rakernas SIWO PWI 2012 mendatang.
Awalnya pada rapat kelompok kerja di Surabaya bulan April 2011 lalu mengusulkan 13 cabang olahraga, penambahan pada cabang olahraga Basket ( usulan DKI Jaya ) dan Sepak Takraw ( usulan Sulawesi Tenggara ). Namun, atas protes SIWO PWI Cabang Papua, yang disampaikan Ketuanya Herry Usulu pada Rakernas di Kendari, akhirnya dilakukan voting untuk menentukan masuk tidaknya dua cabang ini. Ternyata dari hasil voting, kedua cabang olahraga ini tidak mendapat dukungan dari sebagian besar pengurus  SIWO cabang.
Kesebelas cabang olahraga yang direkomendasikan untuk dipertandingkan pada Porwanas XI 2013 di Jawa Timur nanti antara lain, Atletik memperebutkan 2 emas, Biliar 3 emas, Boling 3 emas, Bridge 2 emas, Bulutangkis 9 emas, Bola Volly 1 emas, Catur 2 emas, Futsal 2 emas, Sepak Bola 1 emas, Tenis Meja 9 emas dan Tenis Lapangan 9 emas.
Dalam Rakernas di Kendari ini, yang menjadi sorotan utama pada pelaksanaan Porwanas XI mendatang adalah soal Atlet yang diwartawankan. Disepakati juga, bahwa pada Porwanas XI nanti, akan diperketat, kartu biru tidak akan menjadi jaminan, tetapi jika ada yang dicurigai bukan wartawan, maka atas laporan pihak yang dirugikan, dengan bukti yang lengkap, maka dewan kehormatan yang akan mengambil tindakan tegas.
Ketua SIWO PWI Cabang Papua, Herry Usulu yang dihubungi wartawan mengaku bangga, karena pada Rakernas SIWO di Kendari ini, beberapa usulan dari SIWO Papua mendapat dukungan dari seluruh pengurus SIWO dari perwakilan PWI se-Indonesia. Selain menggagalkan 2 cabang olahraga yang dinilai akan menambah beban biaya, juga permintaan meminta SIWO seluruh Indonesia mendukung langkah tim kebanggaan kota Jayapura, Persipura Jayapura di ajang AFC Cup di dukung penuh dan mendorong dukungan moral kepada FIFA akan tidak menjatuhkan sanksi kepada PSSI.
“ Saya senang, karena selain usulan kami banyak direkomedasikan, juga salah satu anggota SIWO PWI Cabang Papua, Alberth Yomo ditunjuk sebagai sekretaris pemimpin sidang yang telah memimpin sidang pembahasan berbagai hal hingga tuntas dan hasil rekomendasi tersebut diberikan kepercayaan kepada Alberh Yomo untuk membacakan di depan forum Rakernas Kendari itu. ***