Selasa, 22 Januari 2013

Kaka, Jadi Wartawan Itu “Enak” e…..

Ab Yomo

“Kaka, jadi wartawan itu enak e…, bisa berangkat kemana-mana, punya kenalan banyak, dekat dengan pejabat dan pastinya punya banyak uang”. Ha???siapa yang bilang kalau wartawan itu enak?apanya yang enak? “Teman saya kan wartawan, dia sering ikut Gubernur Papua ke luar daerah, seluruh Kabupaten di Papua ini sepertinya dia sudah injak. Dia juga sering ke Jakarta, pokoknya dia itu macam pejabat sudah, tinggal berangkat terus”.
Jadi?ko juga mau jadi wartawan kah?”ae kaka, tapi saya tidak bisa tulis berita, biar saya kerja di kantor saja” Masa sarjana baru tidak bisa tulis berita?” ae…itu lagi….”baru ko punya skripsi siapa yang buat? ” ada orang yang buat lalu saya bayar, saya cuma terima jadi saja”. Haa?tapi bagaimana mungkin ko bisa lolos dari ujian komprehensip, ujian skripsi atau lolos dari para dosen penguji? “Ae kaka, sudah ko stop tanya-tanya sudah”hmm…Lalu kenapa ko tanya-tanya soal wartawan? “Ah trada kaka, cuma tanya saja, kaka macam tratau saja…”ohhh, jadi ko punya pacar itu seorang wartawan too, bilang dong dari tadi….
Begini ade manis, su bagus sudah ko pacar dengan wartawan, tapi ko perlu tau, kalau wartawan itu adalah sebuah profesi, dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan hanya itu, seorang wartawan harus  turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. 
Bahkan, wartawan kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original. Selain itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. wartawan menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan menerima sogokan, dan sebagainya.
“Oh, jadi mereka berangkat-berangkat keluar daerah, lalu diberikan uang, itu namanya sogokan kah?”Tidak, itu merupakan upah yang mereka terima, dari tugas peliputan di luar. Di Instansi Pemerintah itu ada istilah perjalanan dinas, dan itu ada anggarannya. Nah anggaran perjalanan dinas itu yang diberikan juga kepada wartawan yang ikut. “Anggarannya besar kah?” ya, lumayan besar, bayangkan perjalanan ke daerah saja, satu wartawan yang diajak bisa dapat antara 2 sampai 3 juta rupiah. Kalau ke Jakarta malah bisa lebih, sampai 5 juta rupiah.
“Hmmm…pantasan, saya punya teman itu tinggal ganti Hand Phone baru terus” Bukan Cuma wartawan yang ganti HP baru, pejabat di Pemerintahan juga begitu.  Parahnya, bukan hanya HP baru, tapi bisa juga ganti nomor baru dan “gandengan baru”. “Aduh kaka, jangan kah…jangan sampai dia kase tinggal saya”.Siapa suruh pacar dengan wartawan…
Tapi itu benar, karena dana perjalanan dinas itu besar, makanya para pegawai dan pejabat di Pemerintahan itu berlomba-lomba bikin perjalanan dinas ke luar daerah, termasuk para wartawan yang meliput di Pemerintahan juga berlomba-lomba tunjuk diri, lakukan pendekatan dengan pejabat pemerintah, supaya bisa dapat bagian dari dana perjalanan dinas yang besar itu. Karena dana perjalanan dinas yang besar itu,  akhirnya para wartawan yang biasanya meliput di Pemerintahan saling menjatuhkan dan kemudian saling tidak senang dengan yang lainnya.
Tapi intinya adalah, bahwa ketika seorang wartawan sudah ketagihan menerima upah dari perjalanan Dinas atau dari peliputan pada instansi Pemerintah, maka kebebasan dia sebagai wartawan akan hilang. Wartawan dalam kelompok ini disebut wartawan plat merah, mereka akan cenderung mengangkat hal-hal baik, tetapi ketika mengetahui hal yang buruk dalam sistem birokrasi Pemerintahan, itu tidak akan diusik, mereka akan abaikan. Hal yang sama juga berlaku di lingkup Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
Ini persoalan yang terjadi pada kami wartawan di Jayapura, dan dampaknya cukup luas. Bukan saja di birokrasi pemerintahan, tapi juga terjadi di legislatif , di pihak swasta bahkan TNI/Polri. Saat demo, kami bersatu, tetapi sebenarnya kami pura-pura supaya kami tetap diakui sebagai wartawan. Saat selesai mengetik satu berita, kami membagi berita itu supaya kami dianggap baik, padahal hanya pura-pura baik. 
“Boo kaka, macam ko serius sampai”…ah trada ade, kaka cuma pura-pura saja. Tapi intinya itu ada pada diri masing-masing orang yang menganggap diri wartawan dan juga perusahaan media dari wartawan yang bersangkutan. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Ya, harus sering lakukan rolling, dan diberikan penugasan pada objek yang lain dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana dengan wartawan yang tidak diawasi langsung oleh perusahaannya? hal itu menjadi tanggung jawab bersama, baik sebagai sesama profesi maupun dalam organisasi pers untuk dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.  
“Kaka, jadi saya juga termasuk dalam kelompok yang merasa dirugikan kah?” Ya, kalau ko punya pacar yang wartawan itu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, lalu dia tidak bertanggung jawab, ko bisa lapor to…tapi bukan ke dewan pers, mungkin ko lapor saja ke Polisi. “Ah kaka, saya serius ini, tapi benar juga jadi wartawan itu enak e,artinya berani berbuat, tapi tidak perlu kuatir untuk tanggung jawab, karena dekat dengan Polisi to”.  Tapi, ade ko tidak usah takut, karena orang bilang, suami paling baik adalah seorang Jurnalist! Salam buat ko punya paitua wartawan, mau tanggapi atau tidak terserah, yang jelas, saya cuma pura-pura menulis untuk refleksi hari pers , 9 Februari 2013. Semoga pers di Papua tidak berada dalam kepura-puraan…(abyomo)

Senin, 21 Januari 2013

Mengapa Bas Suebu “Ngotot”?


Bas Suebu


Pertanyaan ini santer didengungkan oleh masyarakat Papua ketika seorang Barnabas Suebu berupaya menempuh jalur hukum lantaran para elite politik dan berbagai pihak “terusik” untuk mempersoalkan statusnya. Padahal Bas Suebu tidak pernah mengusik orang lain atau mengusik seluruh orang asli Papua di Tanah Cenderawasih ini, Bas Suebu juga tidak pernah merampas makanan dari piring orang asli Papua di tanah Papua ini.
Justru Bas Suebu ketika memutuskan untuk “Pulang Kampung” dari perjalanannya yang panjang sebagai duta besar Indonesia di negara-negara lain, karena ia memikirkan orang asli Papua yang masih tertinggal, ia memikirkan orang asli Papua yang hak-hak hidupnya tidak diperhatikan.
Ternyata Bas Suebu membuktikan itu. Sejak 5 Tahun memimpin, rakyat di kampung-kampung yang tidak pernah diperhatikan oleh negara, akhirnya mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, baik sebagai manusia atau sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai orang asli Papua. Apa buktinya? Tidak perlu menyebut banyak, cukup satu saja, yaitu program Respek.
Lalu apakah seorang Barnabas Suebu melakukan kesalahan ketika memutuskan untuk maju kembali sebagai calon Gubernur? Kalaupun ada masalah di Undang-Undang Pemerintahan, apakah Bas Suebu salah ketika menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus? Kalaupun ada yang kurang di Undang-Undang Otsus, apakah salah jika ditambahkan atau dikurangi? Lalu kenapa para wakil rakyat Papua dan tokoh-tokoh papua lainnya tidak mendukung upaya yang dilakukan Bas Suebu?Apakah karena Bas Suebu seorang penjahat? apakah Bas Suebu bukan orang asli Papua?
Sangat menyedihkan ketika melihat para tokoh Papua, para intelektual Papua dan para wakil rakyat dengan gagah berani dan mati-matian berjuang untuk menggagalkan upaya-upaya yang ditempuh oleh seorang Bas Suebu. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Bas Suebu adalah suatu tindakan kejahatan. Mereka secepat itu melupakan perjuangan dan kerja keras Bas Suebu untuk “tanah ini”.
Berbagai pernyataan klasik yang muncul dari mereka yang “ngotot” untuk memutus upaya-upaya yang dilakukan Bas Suebu antara lain; Bas Suebu itu tokoh nasional, dia tidak pantas menjadi Gubernur di Papua, dia itu pantas menjadi Menteri atau Wakil Presiden. Pernyataan lainnya; Bas Suebu itu tokoh Papua yang pintar dan sangat cerdas, levelnya bukan di Papua lagi, tetapi level nasional dan internasional, dan lain sebagainya. Mengacu pada pernyataan itu, logikanya bahwa kualitas Bas Suebu di atas tokoh-tokoh Papua lainnya, sehingga jika Bas Suebu menjadi Gubernur Papua, maka persoalan-persoalan di Papua bisa cepat diatasi, karena orang yang mengurusnya adalah orang yang berkualitas dan profesional. Nah, kalau Papua diurus oleh pemimpin yang tidak berkualitas, mau di bawah ke mana rakyat Papua?
Dengan demikian, alasan itu adalah suatu bentuk pembelaan diri terhadap upaya-upaya untuk membangun kekuasaan dan kekuatan baru di Papua, yang tentunya akan menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan lain yang lebih besar di Tanah Papua ini.
Mengapa Bas Suebu Ngotot? Apakah karena Bas Suebu ingin kaya raya?Apakah Bas Suebu haus kekuasaan? Jawablah sesuai tafsiran masing-masing, namun jangan lupa, sampai akhir hayat di kandung badan, Papua adalah tempat Bas Suebu dilahirkan, Papua adalah rumahnya. Jadi, ketika Bas Suebu bergelut dengan proses hukum, itu adalah haknya, karena Bas Suebu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk dipilih, Bas Suebu mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, Bas Suebu mempunyai hak untuk membela kebenaran dan mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh negara.
“ Negara ini bukan negara biadab, tetapi negara ini adalah negara hukum. Hukum tidak boleh dipermainkan, hukum tidak boleh diinjak-injak. Kebenaran itu harus ditegakkan, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan apapun. Jika hukum dipermainkan dan kebenaran ditutupi, maka pasti kekacauan yang terjadi,” ungkap Bas Suebu.
Karena itu, kenapa Bas Suebu pada waktu lalu berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi, kemudian di awal 2013 ini memperkarakan KPUD Papua di PTUN Jayapura, lalu berlanjut ke PTUN Makassar? Tujuannya hanya satu, agar hukum dan kebenaran itu ditegakkan di Tanah Papua, sehingga rakyat Papua tidak dikatakan sebagai bangsa yang biadab.
Saya yakin, kalau ibunya Bas Suebu masih hidup, ia akan menangis dan marah besar kepada Bas Suebu. Ia akan berkata kepada Bas; Hei Bas, kenapa 5 tahun lalu ko kembali ke Papua, lebih baik ko urus ko punya diri sendiri dan keluarga, kenapa ko mau pusing dengan rakyat Papua?sekarang apa balasannya yang ko dapat dari mereka?ko berjuang sendiri mencari keadilan, sementara para wakil rakyat dan elite Papua lainnya menertawakanmu. Semoga saja, mereka yang tertawa itu tidak menangis di kemudian hari. Selamat berjuang KK Bas, Tuhan memberkati.  (ab)