Sabtu, 10 Desember 2011

Perjalanan ke Kampung Rapamerei Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya


Kampung Rapamerei, merupakan salah satu Kampung yang masuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya. Selama tiga minggu, kami melakukan kunjungan ke wilayah ini, bagaimana kondisi transportasi ke wilayah ini?
Kampung Rapamerei berada pada jarak kurang lebih 111 kilometer ke arah timur dari Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau 100 kilometer arah barat laut dari Kasonaweja Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya. Dari Ibukota Distrik Sawai, Kampung Poiway, jaraknya 17 kilometer ke arah timur .
Tidak mudah untuk sampai di Kampung Rapamerei, satu-satunya penghubung ke wilayah ini adalah melalui jalur transportasi laut dan sungai, baik menggunakan kapal perintis, kapal kayu ataupun menggunakan speedboat dan longboat dari Serui. Belum adanya rute khusus transportasi komersial ke wilayah ini, menyebabkan masyarakat setempat memiliki akses yang sangat terbatas untuk keluar masuk  Kampung Rapamerei.
Bukan hanya Kampung Rapamerei, kampung-kampung tetangga lainnya yang berada dalam satu wilayah topografi seperti Poiway, Bonoi, Sorabi, Anasi ataupun Tamakuri memiliki persoalan yang sama, yaitu terbatasnya sarana prasarana transportasi. Persoalan ini telah melilit masyarakat di wilayah ini selama berpuluh-puluh tahun.
“ Bukan hanya di kampung ini saja, masyarakat lainnya di Kampung Poiway, Bonoi, Sorabi, Anasi dan Tamakuri juga kesulitan masalah transportasi. Sudah bertahun-tahun kami tidak diperhatikan, jadi akses masyarakat dari Kampung-kampung ini untuk ke kota juga sangat terbatas, hanya orang-orang tertentu yang memiliki speedboat yang bisa keluar, kalau ada masyarakat yang mau ikut, butuh negosiasi tenggang rasa,” ujar Pjs Kepala Kampung Rapamerei, Maurits Pameinai.
Akses termurah dan cepat untuk sampai ke wilayah ini, sementara masih lebih nyaman ditempuh lewat Kota Serui, baik melalui Kapal Kayu maupun speedboat. Jika menggunakan speedboat engine 40 PK, waktu tempuh hanya 4 -5 jam, sementara dengan kapal kayu, waktu yang habis diperjalanan kurang lebih 10-12 jam ( tanpa hambatan ).
Karena tidak ada rute pasti komersial, jadi kami harus  mencarter speedboat 2 engine 40PK, tidak murah memang, kami harus membayar Rp 7 juta dari Serui untuk Tujuan Poiway dan Barapasi. Setelah bermalam di Poiway, paginya kami melanjutkan perjalanan ke Rapamerei, dengan speedboat lokal, tarifnya Rp 1 Juta hanya untuk Pergi ( tarif tidak menentu, bisa berubah, tergantung harga BBM setempat dan kebijakan pemilik speedboat atau motoris).
Jika menggunakan kapal kayu, biaya sewanya berkisar Rp 6-10 Juta, tetapi pilihan menggunakan kapal kayu, lebih cocok ketika membawa barang dalam jumlah besar, apakah untuk kebutuhan bangunan atau untuk kebutuhan lainnya.
Andai saja, Pemerintah atau pihak swasta yang mengelolah transportasi kapal perintis selalu konsekuen dan memiliki jadwal pasti dalam melakukan pelayaran ke pelabuhan  Kurudu, biayanya mungkin bisa lebih murah, karena akses dari Kurudu ke Poiway dan Barapasi sangat dekat dan tidak besar resikonya. Tetapi karena jadwal kapal perintis juga tidak pasti, sehingga satu-satunya cara yang cepat adalah dengan mencarter speedboat atau Kapal kayu dari Serui.
“ Kita tidak bisa harap kapal perintis, orang di Kurudu sendiri saja tidak tahu kapan kapal perintis masuk, jadi kami yang jauh juga buta soal jadwal masuk kapal perintis yang tidak jelas itu. Pemerintah Provinsi seharusnya memperhatikan hal ini dengan baik,” harap Maurits Pameinai.
Perjalanan ke wilayah ini, bisa juga dilakukan dari Kasonaweja, ibukota Kabupaten Mamberamo Raya, tetapi costnya sangat tinggi, dibutuhkan paling sedikit 600 liter BBM, dengan menempuh perjalanan yang beresiko ketika laut dan muara sungai Mamberamo sedang mengamuk. Sebenarnya pilihan lewat Serui juga tidak seratus persen nyaman, tetap saja bergantung pada kondisi laut, jika laut tenang, maka kecil resikonya, jika laut mengamuk, tetap saja berbahaya untuk dilewati, terutama ketika melewati selat Sasuarai antara pulau Yapen dan Kurudu.
“ Aduh susah kalau lewat Kasonaweja, kami saja harus pikir dua kali untuk ke Kasonaweja. Bahan Bakar saja perlu sekitar 3 drum ( 600 liter ), belum lagi pikir keselamatan jika terpaksa harus lewat laut. Biasanya kami memilih lewat jalur Gesa, itupun tergantung lagi pada kendaraan perusahaan yang beroperasi di sana, untuk bisa kami tumpangi agar sampai di Trimuris. Ya, setidaknya kalau lancar bisa dua hari baru sampai di Kasonaweja,” tandas Maurits.
Transit di Kampung Poiway, Ada yang berbeda dari kunjungan sebelumnya
Ketika transit di Kampung Poiway yang merupakan Ibukota dari Distrik Sawai, Kabupaten Mamberamo Raya, ada pemandangan yang berbeda dari kunjungan sebulan sebelumnya  ke Kampung ini. Apa saja perubahan yang terjadi?
Memasuki pelabuhan Poiway, tampak tumpukkan batu tela, semen dan kayu balok yang tersusun rapi di pintu keluar Halte pelabuhan Kampung. Beberapa menit kemudian, terlihat sebuah mobil pick up hitam Toyota, menuruni sebuah bukit kecil mengikuti jalan yang menuju ke arah pelabuhan tempat kami berdiri.
“ Mobil Pick up ini baru didatangkan beberapa minggu lalu oleh CV yang menangani proyek pembangunan 16 rumah sehat milik masyarakat Kampung Poiway dari bantuan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Target mereka, akhir tahun ini proyek tersebut selesai, dan 16 Kepala Keluarga sudah bisa menempati rumah barunya,” jelas Kaur Pembangunan Kampung Poiway, Obeth Iwanggin.
Obeth menjelaskan, mengingat jalan Kampung Poiway yang panjangnya sekitar 2 kilometer hanya memiliki satu pintu masuk, sehingga mereka mendatangkan mobil pick up ini, agar mampu memobilisasi bahan-bahan bangunan ke tempatnya dengan cepat, agar pekerjaan juga bisa selesai dengan cepat.
Dengan demikian, di Kampung Poiway sudah ada dua unit kendaraan pengangkut barang, yaitu Bemo dan Toyota Pick up.” Karena itu, kami kerahkan masyarakat untuk melakukan pekerjaan pelebaran jalan, dan dengan jalan yang lebarnya 4 meter ini, maka mobil Pick up dan Bemo bisa lancar beroperasi,” jelas Obeth.
Selain proyek pembangunan 16 rumah sehat dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang dikerjakan melalui CV, masyarakat di Kampung Poiway juga disibukkan dengan pemasangan instalasi listrik di semua rumah dan ujicoba mesin pembangkit listrik yang baru,  dari program PNPM Mandiri Respek.
“ Ya, pada tahun 2010 lalu kami usulkan pemasangan instalasi listrik dan pembelian satu unit mesin pembangkit listrik, namun barangnya baru tiba di Kampung pada bulan ini, sehingga kami juga baru mau mulai memasang instalasi, dan apabila semua rumah sudah terpasang sambungan listrik, maka Mesin ini akan dihidupkan,” jelas Kepala Kampung Poiway, Onesimus Manemi.
Wajah kepala kampung dan sejumlah masyarakat yang ditemui di lokasi penempatan mesin pembangkit listrik ini nampak ceria dan begitu bersemangat untuk melihat dengan segera, mesin yang dibeli dengan harga Rp 70 Juta itu, bisa mengeluarkan suara gemuruhnya, lalu mengeluarkan tenaganya untuk menerangi kampung mereka.
 Kepala Kampung Onesimus Manemi mengaku bangga, baik kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian nyata dalam 5 tahun terakhir, sehingga kampung mereka bisa mengalami kemajuan yang luar biasa.
Kata Ones, bukan saja fisik yang nyata saat ini, tetapi juga ada bantuan melalui dana pemberdayaan kampung yang besarnya Rp 200 juta per tahun, dan honor aparat kampung yang cukup besar, turut memberikan andil dalam perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan seluruh masyarakat di Kampung Poiway.
Ones berharap, perhatian ini hendaknya terus ditingkatkan, terutama ke kampung-kampung terpencil, sehingga masalah keterbelakangan pembangunan bisa segera teratasi.  Kalaupun ada masalah, selalu ada evaluasi, sehingga dari tahun ke tahun program ini akan semakin memberikan gairah bagi kemajuan fisik di kampung, tetapi juga bagi kemajuan masyarakat di kampung-kampung di seluruh Tanah Papua.


Hutan Mangrove Sebagai Rumah dan Lumbung Makanan
Dari Kampung Poiway, kami kemudian melakukan perjalanan ke Kampung Rapamerei menggunakan satu speedboat dengan satu engine 40PK. Jarak lurus ke Rapamerei dari Kampung Poiway adalah 17 kilometer ke arah timur, dengan waktu tempuh diperkirakan 30 menit. Bagaimana perjalanan itu?
Melepas pergi pelabuhan Poiway, selanjutnya yang tampak dihadapan mata kami adalah pemandangan ekosistem hutan Mangrove atau biasa disebut juga dengan hutan Bakau. Dari alur sungai yang lebar hingga alur sungai yang sempit bentukkan populasi mangrove ini, mata hanya memandang satu populasi tanaman, yaitu pohon mangrove. Meskipun ada pula tanaman lain, namun dominansi mangrove benar-benar menutupi pandangan kami. Ketika menyusuri alur sungai yang sempit, hidung akan menerima aroma hutan mangrove yang khas ini.
“ Inilah rumah makan kami, karena dari sinilah kami bisa dapatkan ikan, buaya, kepiting, kerang, udang dan sagu yang tidak pernah habis-habis sebagai sumber makanan yang memberi kehidupan kepada kami masyarakat di sini,” ungkap kepala kampung Rapamerei, Oddy Pameinai terkiat keberadaan hutan mangrove yang menutupi wilayah mereka yang luas itu.
Kata Oddy, air yang tenang dalam wilayah ini ( Hutan Mangrove ) jangan dikira tidak ada sumber makanan, tinggal siapkan mata kail, nelon atau jala, sudah tidak susah untuk menikmati ikan, tinggal disesuaikan dengan kemampuan. Demikian halnya dengan buaya, udang, kepiting dan kerang, semua tersedia melimpah dalam ekosistem mangrove ini.
Wajah Kampung Berubah Karena PNPM Respek dan Pemberdayaan Kampung
Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kami tiba juga di Kampung Rapamerei, tampak di pelabuhan Rapamerei, sebuah kapal kayu sedang berlabuh. “ Mereka adalah para pedagang orang bugis makasar yang menjual barang-barang “pecah belah” atau barang-barang dapur ,” jelas salah satu warga di Kampung Rapamerei.
Ternyata para pedagang ini mencoba keberuntungannya di Kampung ini dan kampung-kampung terdekat lainnya, seperti Bonoi yang adalah kampung tetangga dari Rapamerei. “ Sudah 4 hari  kami di sini, dan hasilnya cukup memuaskan, karena separuh barang bawaan kami habis terjual di dua kampung ini, yakni Rapamerei dan Bonoi,” ungkap salah satu pedagang  dari Kapal itu yang ditemui di pelabuhan Rapamerei.
Dari pelabuhan, selanjutnya kami berjalan kaki menuju rumah Kepala Kampung yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga pelabuhan. Beberapa menit kemudian, tuan rumah telah menyediakan kopi dan teh hangat. Sambil menikmati segelas kopi hitam di rumah kepala kampung, kami mulai dengan diskusi lepas tentang pembangunan yang dilakukan Pemerintah di Kampung Rapamerei.
“ Ya, kami masyarakat di Kampung ini baru merasakan pembangunan yang nyata itu terjadi dalam 5 tahun ini, setelah adanya pemekaran Kabupaten Mamberamo Raya. Setelah masuk Kabupaten Mamberamo Raya, barulah kami mendapat perhatian yang sangat luar biasa, bukan saja kepada masyarakat, tetapi juga untuk kami aparat kampung,” jelas Kepala Kampung Rapamerei, Oddy Pameinai.
Oddy mencontohkan dana pemberdayaan kampung yang dialokasikan Rp 200 Juta/tahun ke Kampungnya, kemudian ditambah dengan program PNPM Mandiri Respek yang dananya bisa lebih dari 300 Juta per tahun itu, benar-benar telah mengubah fisik di kampung mereka, tetapi juga mengubah pesimisme masyarakat menjadi optimisme.
Dengan dana PNPM Mandiri Respek selama 4 tahun, masyarakat berhasil membangun jalan kampung sepanjang 3 kilometer dengan kontruksi rabat beton, kemudian membangun pipanisasi untuk jaringan air bersih ke rumah-rumah, selain itu juga dibangun 32 unit wc pada 32 rumah, pengadaan 32 unit mesin babat rumput bagi 32 kepala keluarga, pemasangan instalasi listrik dan pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik, serta terakhir tahun 2010 lalu, pengadaan 2 speedboat dengan 2 engine 40 PK.
“ Saya kira perhatian Pemerintah ke kampung-kampung sudah cukup baik, karena melalui dana pemberdayaan kampung dan program PNPM Mandiri Respek saja, itu sudah sangat membantu pembangunan di Kampung. Hanya yang perlu di perhatikan adalah soal pelayanan pendidikan dan kesehatan serta akses-akses transportasi,” pinta Oddy Pameinai.
Kata Oddy lagi, bahwa sudah tiga kali Kampung Rapamerei mengalami tiga masa peralihan Pemerintahan, mulai dari Kabupaten Yapen Waropen, kemudian Kabupaten Waropen, dan terakhir tahun 2007, masuk dalam Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya, bersamaan dengan dimekarkannya Kabupaten Mamberamo Raya, terpisah dari Kabupaten Sarmi, dan pada masa inilah, dianggap sebagai masa yang cukup baik bagi kehidupan masyarakat di Kampung Rapamerei.(a.yomo)








Senin, 08 Agustus 2011

Mengomentari Pelaksanaan Program PNPM Mandiri-Respek di Provinsi Papua (bagian_1 )

Pengadaan Speed di Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi, dari dana PNPM Mandiri- Respek. Bukan hanya pengadaan barang, diharapkan pengelolah program tidak melupakan visi dan misi program, yaitu Pemberdayaan, Pembelajaran, Demokrasi dan Transparansi.
Pada tahun 2011 ini, melalui program PNPM- Mandiri dan Program Respek, Pemerintah Pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten se-Papua telah menyiapkan anggaran yang nilainya sangat fastastis, yakni menembus angka Rp 1 trilun, untuk dikucurkan ke 3000 lebih kampung-kampung di Papua. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak, baik masyarakat di kampung-kampung, maupun para pengelolah program dari Pusat hingga Kampung-Kampung di Papua.

Laporan : Alberth Yomo

Pada tahun 2011 ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten di 28 Kabupaten se- Papua telah menyiapkan dana Kosering sebesar Rp 666.650.000.000 ( Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta ), kemudian di tambah dengan dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 400 Miliar, maka Total dana yang akan dikucurkan Pemerintah ke 3000 lebih kampung di Papua menembus angka Rp 1 Triliun.
“Sesuai dengan surat Menkokesra pada tanggal 5 Nopember Tahun 2010, tentang penetapan lokasi dan alokasi 2011, untuk Provinsi Papua yang terdiri dari 28 Kabupaten dengan 388 Distrik, total alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 666.650.000.000 ( Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta ),” jelas Koordinator PNPM Mandiri-Respek Provinsi Papua ,Wem Ngamelubun.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DR. Achmad Hatari, MSi, mengatakan untuk tahun 2011, alokasi dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp 400 Miliar atau meningkat 50 Miliar dari tahun sebelumnya. Sehingga ditotalkan, angka ini menembus Rp 1 Triliun.
Jika dana sebesar Rp 1 Triliun ini, di bagi kepada 2,7 Juta jiwa di Papua, maka satu jiwa bisa memperoleh kurang lebih Rp 400 Ribu/ tahun. Tapi petunjuknya tidak seperti itu, namun lewat suatu mekanisme, yang akan diatur dari tingkat Distrik, kemudian turun ke kampung.
” Untuk proses pencairannya, tetap akan melalui mekanisme yang sudah diatur, yakni melalui Musdis ( Musyawarah Tingkat Distrik ), yang kami harapkan sudah harus berjalan pada bulan April ini, sehingga pada akhir tahun, diharapkan dana ini sudah dikeluarkan dari KPPN ke rekening masyarakat melalui TPKD, lalu disalurkan ke kampong-kampung. Biasanya 3 bulan sebelum batas tahun anggaran, dana sudah digunakan oleh masyarakat,”kata Koordinator PNPM Mandiri-Respek Provinsi Papua, Wem Ngamelubun,SH.
 Proses perencanaan  ini diharapkan dipercepat, sehingga per 15 desember 2011, dana dari KPPN itu sudah bisa disalurkan ke rekening TPKD, dan ditargetkan per 15 desember 2011 itu dana sudah dicairkan ke rekening masyarakat. Tinggal dari TPKD disalurkan ke kampong-kampung. Alokasi ini ditetapkan untuk masing-masing Distrik, nanti dari Distrik yang akan menyalurkan ke kampong-kampung.
 “Sekarang kita sedang melakukan rekonsiliasi data kampong, 60 persen untuk Kabupaten/ Kota sudah hamper final, tidak lagi generali sama, tetapi perhitungannya akan mengacu pada banyak sekali variable untuk menentukan pembagian 400 miliar itu. Jadi untuk 2011, akan ada perbedaan nilai yang diterima tiap kampong,” jelas Hatari.
Dengan demikian, jika dikalkulasikan secara kasar, maka pada tahun 2011 ini, tiap kampong di Papua akan mengelolah dana PNPM Mandiri –Respek kurang lebih Rp 400- 500 Juta per kampong. “ Luar biasa dana yang akan diterima tiap kampong. Mudah-mudahan pengelolaannya baik, pengendaliannya juga baik, sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya dengan baik ,” kata Wem.
Tetapi tunggu dulu, jika mengutip pernyataan beberapa masyarakat yang kami temui di kampung-kampung ( tidak semua kampung ) selama program ini berjalan dari tahun 2007 hingga 2010, yang mengatakan kalau mereka hanya mendengar bunyi uang, tetapi faktanya mereka tidak melihat uang itu masuk di kampungnya, hal ini menandakan ada persoalan yang terjadi dalam implementasinya.
” Respek ini hampir sama dengan bahasa daerah kami, yang artinya” Tidak tahu”, jadi program ini kami tidak tahu bagaimana, nanti setelah ada barang yang masuk ke kampung, lalu orang bilang, ini barang dari program Respek,” ujar Berthus Sergenem, salah satu tetua adat di kampung Aurimi, padalaman Kabupaten Sarmi.
Jadi, pesan yang didapat dari pernyataan itu adalah bahwa ternyata, mekanisme yang diatur dalam program PNPM Mandiri-Respek, tidak berjalan di kampung ini, mulai dari musyawarah menjaring aspirasi masyarakat hingga kesepakatan. Artinya, bisa saja, pendampingnya tidak sampai turun ke kampung, atau turun ke kampung, tetapi tidak melakukan proses ini, tetapi hanya melalui orang-orang tertentu di kampung itu, lalu membuat kesepakatan dengan oknum tersebut, lalu mengadakan barang sesuai kesepakatan berdua yang tidak diketahui seluruh masyarakat di kampung itu, sebagaimana yang terjadi di beberapa kampung di Kabupaten Sarmi.
“ Selama ini tidak ada pertemuan Respek di kampung, kami tidak lihat uangnya. Nanti kami dapat kabar, kalau barang sudah ada di sini, baru ada yang bilang, ini dari dana Respek. Jadi kami sendiri bingung, Respek itu apa?” ujar salah satu warga di Aurimi, yang kampungnya telah menerima dana Respek dari tahun 2007 ini.
Ini merupakan kesalahan fatal, karena tidak sesuai dengan visi dan misi program ini, diantaranya pemberdayaan, pembelajaran dan transparansi. Tetapi sebaliknya, ini merupakan cara-cara proyek yang masih saja terjadi.
“ Dana ini dimaksudkan bukan saja merupakan alat pemberdayaan, tetapi juga alat pembelajaran, dimana rakyat belajar untuk mengelolah sendiri keuangan mereka. Selain pemberdayaan dan pembelajaran, rakyat Papua juga mempraktekkan demokrasi pembangunan, di mana seluruh rakyat di kampung terlibat, tanpa terkecuali, tidak ada yang perlu mewakili mereka. Lalu aspek berikutnya adalah transparansi,” ungkap sang pencetus Respek, mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH. ( bersambung )

Mengikuti Perjalanan Sarmi Kota- Apawer Hulu – Sarmi Kota



Ternyata tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke wilayah di sepanjang sungai Apawer. Dari Jayapura (Jumat,1/7), kami menghabiskan waktu 9 Jam perjalanan menggunakan mobil Rental Jenis Avansa ( Full Tangki ) untuk sampai di Ibukota Kabupaten Sarmi. Perjalanan sejauh 300 kilometer itu, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu 6 jam saja, namun karena kondisi jalan dan jembatan yang belum baik, di tambah lagi dengan pungutan liar sejumlah warga dengan dalih memperbaiki jalan di beberapa titik yang kami lewati, akhirnya molor hingga empat jam.
Bermalam di Ibukota Kabupaten Sarmi, paginya( Sabtu,2/7) kami harus mempersiapkan bahan bakar minyak(bbm) untuk perjalanan ke Apawer. Tapi sial, BBM ( Bensin ) yang dibutuhkan sebanyak 600 liter (pulang dan pergi Sarmi-Apawer Hulu ) tidak kami dapati, karena BBM yang tersedia di Agen sudah habis terjual, kami di suruh bersabar tiga hari. Setelah tiga hari menungguh, Selasa(5/7) kami berhasil mendapatkan 600 liter bensin, tapi itupun kami terpaksa keluarkan biaya yang cukup besar dari harga seharusnya, di mana harga sebenarnya, Rp 4500/liter, di jual kepada kami dengan harga Rp 10000/liter. Kami syukuri aja, karena BBM ini jadi rebutan para pengecer, sehingga stok tiba, langsung habis dalam sehari.
Setelah BBM siap, perahu laut dan motoris yang kami sewa sebesar Rp 5 Juta juga telah siap, paginya( Rabu,6/7), setelah melihat cuaca dan keadaan laut cukup kondusif, kami keluar dari pantai Sarmi menuju Apawer. Baru satu jam lepas dari pantai Sarmi, motor tempel jenis Yamaha engine 40 PK, yang menggerakkan perahu kami, tiba-tiba mati. Setelah diperbaiki kerusakan itu, motor kembali bunyi dan perjalanan dilanjutkan. Tetapi satu jam kemudian, motor kembali mati, kami berlabuh di laut hingga satu jam, namun mesin motor yang diperbaiki tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Beruntung ada pertolongan dari motoris lainnya yang datang membantu, sehingga kami bisa kembali melanjutkan perjalanan itu.
Akibat terhambat beberapa jam karena masalah mesin itu, laut semakin bergelombang, perahupun dihempas ombak, semua penumpang basah dan perahupun kemasukkan air yang cukup banyak. Gelombang laut semakin tinggi dan anginpun semakin kencang, perahu yang bermuatan tidak mampu mengimbanginya, terpaksa perahu berbelok haluan menuju pantai, untuk mengurangi muatan. Seluruh penumpang yang berjumlah 14 orang termasuk kami, terpaksa harus berjalan kaki menyusuri pantai, hanya menyisahkan seorang motoris dan dua pembantunya untuk melanjutkan perjalanan itu menantang gelombang.
Muara sungai Apawer yang jaraknya 25 kilometer itu, kami tempuh selama 7 jam (12.00-19.00 Wit ) berjalan kaki menyusuri pantai barat Kabupaten Sarmi. Kami kemudian bermalam melepaskan lelah di Kampung Subu yang berada tepat di muara sungai Apawer. Mie dan Kopi Instan menjadi pengganjal perut dan penghangat tubuh, tidurpun tak nyenyak, karena ditemani sang nyamuk dan teman-temannya hingga pagipun datang.
Pagi itu, kami mendapatkan informasi yang tidak mengenakkan, di mana BBM kami sekitar 80 liter, telah dicuri orang. Kami hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Entah disengaja oleh Motoris kami atau memang benar-benar dicuri orang, tapi setidaknya hal itu akan sangat  berpengaruh nanti pada perjalanan kami, tapi ya sudahlah, kami kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan.
Dari Kampung Subu, Distrik Pantai Barat ,Kamis(7/7), pukul 7.00 Wit,  kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Kosata Kapeso. Jarak tegak lurus antara Subu dan Kosata adalah 20 kilometer, tetapi karena menyusuri sungai Apawer yang berliku-liku menyerupai pergerakan ular itu, jarak dan waktupun terasa panjang dan lama. Hingga tiba di Kampung Kosata,pukul 11.30 Wit.  Dari data GPS, track sungai yang kami telusuri itu ternyata sejauh 47,3 kilometer, dengan waktu tempuh 4 jam 30 menit.
Setelah istirahat dan dijamu makan siang oleh masyarakat di Kosata, tepat jam 13.30 Wit, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Kampung Bina yang jaraknya 14 kilometer. Tepat pukul 17.00 Wit, kami masuk di Kampung Bina. Jadi kami tempuh perjalanan dari Kosata- Bina memakan waktu 3 jam, 30 menit, dengan track sungai sejauh 37, 2 kilometer.
Di Kampung Bina ini, kami bermalam, lalu paginya, Jumat(8/7), pukul 8.00 Wit, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Kampung Murara. Jarak ke kampung Murara kami tempuh dalam 3 jam, dengan track sungai sejauh 32,14 kilometer. Perjalanan dilanjutkan ke kampung Airoran. Hanya 1 jam perjalanan, kami tiba di Airoran, dengan track sungai 6,62 kilometer.
Ada rencana untuk menggantikan perahu dengan cole-cole, namun terjadi kesalahpahaman dengan pemilik kole-kole, akhirnya perjalanan ke kampung Kwesar, tetap dilanjutkan dengan perahu dinding berseman. Adapun alasan pergantian perahu, karena perjalanan semakin ke hulu tidak bisa dengan perahu lebar, karena jalur sungai menjadi sempit dan dangkal.
Tetapi beruntung, dengan perahu dinding itu, akhirnya kami tiba di kampung Kwesar, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari kampung Airoran dengan track sungai sepanjang 14,58 kilometer.
Kami bermalam di kampung Kwesar, paginya, Sabtu(9/7), perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Maniwa, dengan perahu kole-kole milik masyarakat Kwesar, sementara perahu dinding, kami tinggalkan di Kwesar. Setelah 2 jam 30 menit, kami tiba di Kampung Maniwa, dengan track sungai 21,74 kilometer.
Setelah menempuh perjalanan 2 jam, kami masuk di kampung Tamaja, dengan track sungai sepanjang 31 kilometer, padahal jarak lurus Maniwa- Tamaja hanya 11 kilometer. Di tempat ini juga kami melihat keadaan sungai untuk perjalanan selanjutnya ke Sasaupece. Tetapi kondisi sungai tidak memungkinkan, kami kemudian bermalam.
Minggu pagi(10/7), keadaan sungai semakin dangkal, tidak memungkinkan untuk perahu kole-kole menuju kampung Sasaupece. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kampung Aurimi. Hanya 10 menit dari Tamaja ke pelabuhan Aurimi, selanjutnya, kami berjalan kaki sejauh 3 kilometer dengan waktu tempuh 30 menit, akhirnya tiba di kampung Aurimi.
Setelah 5 hari di Kampung Aurimi, merujuk pada hasil diskusi dengan masyarakat, kami menjadi penasaran untuk melihat kampung Wamariri ( tempat tembusan jalan darat dari Sarmi ). Lalu pada Jumat(15/7), bersama 3 orang masyarakat kampung Aurimi, kami melakukan perjalanan menuju Sarmi dengan berjalan kaki. Kami berangkat pukul 7.30 Wit, dan tiba di kampung Muaim pada pukul 17.00 Wit. Jarak yang kami tempuh adalah 20 kilometer, sementara jarak lurusnya 15 kilometer.
Setelah bermalam di kampung Muaim, paginya,Sabtu(16/7), pukul 9.00 Wit, kami melanjutkan perjalanan menuju kampung Wamariri. Setelah berjalan sejauh 16 kilometer, akhirnya kami tiba di Wamariri pukul 14.30 Wit, padahal, Jarak lurus Muaim- Wamariri hanya 10 kilometer.
Kami sangat beruntung sore itu, karena bisa mendapatkan truck yang akan turun ke Sarmi. Padahal, sudah seminggu, tidak ada kendaraan yang masuk ke kampung Wamariri. Jarak lurus Wamariri- Sarmi adalah 30 kilometer, tetapi track perjalanan mengikuti jalan truck, ternyata jarak yang kami tempuh hingga tiba di Kota Sarmi adalah 41 kilometer. Kami keluar dari Wamariri pukul 15.30 Wit, dan tiba di Kota Sarmi pukul 17.00 Wit. Demikian sekilas gambaran  perjalanan dari Kota Sarmi Sarmi- Apawer Hulu.(alberth yomo)


Kamis, 28 Juli 2011

Mengikuti Perjalanan Menelusuri Pantai Barat Sarmi Hingga Apawer Hulu

Ketika perahu tak mampu menghadapi gelombang laut, kami menepi ke pantai, mengurangi muatan.

Lebih dari Dua Minggu,  bersama 4 orang staf peneliti dari Yayasan Lingkungan Hidup Papua ( dengan tujuan berbeda ) melakukan perjalanan ke kampung-kampung yang berada di sepanjang sungai Apawer Kabupaten Sarmi. Dari perjalanan itu,  ada sejumlah hal yang kami rekam, lalu kami coba tuangkan dalam bentuk tulisan berikut….

Laporan : Alberth Yomo

Kami baru sadar, bahwa ternyata tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke wilayah di sepanjang sungai Apawer. Dari Jayapura (Jumat,1/7), kami menghabiskan waktu 9 Jam perjalanan menggunakan mobil Rental Jenis Avansa ( Full Tangki ) untuk sampai di Ibukota Kabupaten Sarmi. Perjalanan sejauh 300 kilometer itu, sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu 6 jam saja, namun karena kondisi jalan dan jembatan yang belum baik, di tambah lagi dengan pungutan liar sejumlah warga dengan dalih memperbaiki jalan di beberapa titik yang kami lewati, akhirnya molor hingga empat jam.
Bermalam di Ibukota Kabupaten Sarmi, paginya( Sabtu,2/7) kami harus mempersiapkan bahan bakar minyak(bbm) untuk perjalanan ke Apawer. Tapi sial, BBM ( Bensin ) yang dibutuhkan sebanyak 600 liter (pulang dan pergi Sarmi-Apawer Hulu ) tidak kami dapati, karena BBM yang tersedia di Agen sudah habis terjual, kami di suruh bersabar tiga hari. Setelah tiga hari menungguh, Selasa(5/7) kami berhasil mendapatkan 600 liter bensin, tapi itupun kami terpaksa keluarkan biaya yang cukup besar dari harga seharusnya, di mana harga sebenarnya, Rp 4500/liter, di jual kepada kami dengan harga Rp 10000/liter. Kami syukuri aja, karena BBM ini jadi rebutan para pengecer, sehingga stok tiba, langsung habis dalam sehari.
Setelah BBM siap, perahu laut dan motoris yang kami sewa sebesar Rp 5 Juta juga telah siap, paginya( Rabu,6/7), setelah melihat cuaca dan keadaan laut cukup kondusif, kami keluar dari pantai Sarmi menuju Apawer. Baru satu jam lepas dari pantai Sarmi, motor tempel jenis Yamaha engine 40 PK, yang menggerakkan perahu kami, tiba-tiba mati. Setelah diperbaiki kerusakan itu, motor kembali bunyi dan perjalanan dilanjutkan. Tetapi satu jam kemudian, motor kembali mati, kami berlabuh di laut hingga satu jam, namun mesin motor yang diperbaiki tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Beruntung ada pertolongan dari motoris lainnya yang datang membantu, sehingga kami bisa kembali melanjutkan perjalanan itu.
Akibat terhambat beberapa jam karena masalah mesin itu, laut semakin bergelombang, perahupun dihempas ombak, semua penumpang basah dan perahupun kemasukkan air yang cukup banyak. Gelombang laut semakin tinggi dan anginpun semakin kencang, perahu yang bermuatan tidak mampu mengimbanginya, terpaksa perahu berbelok haluan menuju pantai, untuk mengurangi muatan. Seluruh penumpang yang berjumlah 14 orang termasuk kami, terpaksa harus berjalan kaki menyusuri pantai, hanya menyisahkan seorang motoris dan dua pembantunya untuk melanjutkan perjalanan itu menantang gelombang.
Muara sungai Apawer yang jaraknya 25 kilometer itu, kami tempuh selama 7 jam (12.00-19.00 Wit ) berjalan kaki menyusuri pantai barat Kabupaten Sarmi. Kami kemudian bermalam melepaskan lelah di Kampung Subu yang berada tepat di muara sungai Apawer. Mie dan Kopi Instan menjadi pengganjal perut dan penghangat tubuh, tidurpun tak nyenyak, karena ditemani sang nyamuk dan teman-temannya hingga pagipun datang.
Ketika berbincang-bincang dengan beberapa masyarakat di Kampung Subu Distrik Arbais Kabupaten Sarmi ini, mereka menuturkan, bahwa setiap tahun, Kampung Subu mendapat jatah Rp 300 Juta, bersumber dari Dana Pemberdayaan Kampung Rp 200 Juta dan dana Respek Rp 100 Juta. Tapi sayangnya, orang-orang yang dipercayakan masyarakat kampung untuk mengelolah dana ini, berlaku curang dan tidak adil, sehingga hasilnya juga belum optimal.
Meski demikian, Kampung yang dipimpin oleh Noac Emtora ini kini sudah memiliki motor tempel,genset, speed boat, bantuan jaring penangkap ikan, perumahan sosial, biaya hidup, biaya pendidikan dan fasilitas lainnya yang bersumber dari dana Pemberdayaan Kampung dan Dana Respek.
Salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya, mengungkapkan, bahwa semua bantuan yang diberikan, termasuk program Respek, tidak dilakukan secara terbuka, kesannya di atur sepihak oleh oknum-oknum tertentu, sehingga ia berharap, perlu dilakukan evaluasi kembali, agar yang tidak beres ini bisa diluruskan, dan masyarakat bisa merasakan program ini. ( bersambung )



Selasa, 26 Juli 2011

Senin, 13 Juni 2011

Kenangan di Taman Soemantri- Bogor




Bas Suebu: MRP Hanya Satu, Kecuali Referendum

Barnabas Suebu
Jayapura- Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH menegaskan bahwa jiwa dari Undang-Undang Otonomi Khusus, itu mengamanatkan bahwa MRP satu. Tidak ada pasal dalam Undang-Undang Otsus yang mengamanatkan MRP itu lebih dari satu, kecuali melalui Referendum. Oleh karena itu tidak ada satu pasalpun yang mengatakan MRP itu dua. Jadi dua MRP itu bertentangan dengan Undang-Undang Otsus, walaupun tidak bertentangan dengan PP 56.
“Nah, kalau MRP mau jadi dua, semua anggota MRP harus kembali menanyakan kepada konstituennya, apakah itu yang rakyat Papua kehendaki? karena mereka adalah wakil yang mewakili kepentingan seluruh rakyat Papua. Tetapi ini kembali kepada rasa tanggung jawab dari semua anggota MRP terhadap masa depan dan kelanjutan hidup, keutuhan dari penduduk asli Papua, dari keturunan kepada keturunan berikutnya,” tegas Bas Suebu, ketika ditemui wartawan di VIP Room, Bandara Sentani, Sabtu(11/6) lalu.
Kalau tidak, kata Bas, tindakan seperti itu, akan membawa akibat yang besar untuk kelangsungan hidup penduduk asli di tanah yang Tuhan anugerahkan ini.
Jika Mendagri kemudian melantik MRP Papua Barat bagaimana? Bas kembali menegaskan, bahwa ini bukan masalah Menteri Dalam Negeri, tetapi ini menyangkut masalah keutuhan bangsa dan Negara ini. Jadi masalah ini bisa sampai ke mahkamah Konstitusi dan bisa membawa dampak internasional kembali ke Papua. Ini bukan soal main-main, tetapi akan membawa akibat-akibat yang besar.
“Jadi Pemerintah Provinsi tidak bisa intervensi, kecuali MRP sendiri memutuskan yang terbaik, dan itu harus mewakili kepentingan penduduk asli, bukan kepentingan pribadi sesaat, itu sikap yang bisa saya sampaikan,” jelasnya. (alberth yomo )

Jumat, 10 Juni 2011

11 Cabor Direkomendasikan Untuk Porwanas 2013

peserta rakernas siwo pwi, 27-29 2011 di kendari-Sultra
" Dari Hasil Rakernas SIWO PWI di Kendari"
Kendari-
Seksi Wartawan Olahraga ( SIWO ) PWI cabang seluruh Indonesia akhirnya menyepakati 11 cabang olahraga untuk dipertandingkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional ( Porwanas ) XI, tahun 2013 mendatang.
Kesepakatan itu diambil setelah melalui perdebatan yang sengit selama kurang lebih 7  jam dilalui dalam suasana rapat kerja nasional SIWO PWI Papua 2011 yang berlangsung selama dua hari di Hotel Athaya Kendari, dan ditutup pada Sabtu(28/5) lalu.
Selain menyepakati 11 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porwanas mendatang, rapat kerja SIWO di Kendari juga telah merekomendasikan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Porwanas XI,2013 dan HPN 2013, dan merekomendasikan juga Bengkulu sebagai tuan rumah penyelenggara Rakernas SIWO PWI 2012 mendatang.
Awalnya pada rapat kelompok kerja di Surabaya bulan April 2011 lalu mengusulkan 13 cabang olahraga, penambahan pada cabang olahraga Basket ( usulan DKI Jaya ) dan Sepak Takraw ( usulan Sulawesi Tenggara ). Namun, atas protes SIWO PWI Cabang Papua, yang disampaikan Ketuanya Herry Usulu pada Rakernas di Kendari, akhirnya dilakukan voting untuk menentukan masuk tidaknya dua cabang ini. Ternyata dari hasil voting, kedua cabang olahraga ini tidak mendapat dukungan dari sebagian besar pengurus  SIWO cabang.
Kesebelas cabang olahraga yang direkomendasikan untuk dipertandingkan pada Porwanas XI 2013 di Jawa Timur nanti antara lain, Atletik memperebutkan 2 emas, Biliar 3 emas, Boling 3 emas, Bridge 2 emas, Bulutangkis 9 emas, Bola Volly 1 emas, Catur 2 emas, Futsal 2 emas, Sepak Bola 1 emas, Tenis Meja 9 emas dan Tenis Lapangan 9 emas.
Dalam Rakernas di Kendari ini, yang menjadi sorotan utama pada pelaksanaan Porwanas XI mendatang adalah soal Atlet yang diwartawankan. Disepakati juga, bahwa pada Porwanas XI nanti, akan diperketat, kartu biru tidak akan menjadi jaminan, tetapi jika ada yang dicurigai bukan wartawan, maka atas laporan pihak yang dirugikan, dengan bukti yang lengkap, maka dewan kehormatan yang akan mengambil tindakan tegas.
Ketua SIWO PWI Cabang Papua, Herry Usulu yang dihubungi wartawan mengaku bangga, karena pada Rakernas SIWO di Kendari ini, beberapa usulan dari SIWO Papua mendapat dukungan dari seluruh pengurus SIWO dari perwakilan PWI se-Indonesia. Selain menggagalkan 2 cabang olahraga yang dinilai akan menambah beban biaya, juga permintaan meminta SIWO seluruh Indonesia mendukung langkah tim kebanggaan kota Jayapura, Persipura Jayapura di ajang AFC Cup di dukung penuh dan mendorong dukungan moral kepada FIFA akan tidak menjatuhkan sanksi kepada PSSI.
“ Saya senang, karena selain usulan kami banyak direkomedasikan, juga salah satu anggota SIWO PWI Cabang Papua, Alberth Yomo ditunjuk sebagai sekretaris pemimpin sidang yang telah memimpin sidang pembahasan berbagai hal hingga tuntas dan hasil rekomendasi tersebut diberikan kepercayaan kepada Alberh Yomo untuk membacakan di depan forum Rakernas Kendari itu. ***

Dulu Kami Susah, Sekarang Tidak Lagi, Karena RESPEK

Ketua TPKK Kampung Asei Kecil,Pdt Reinhard Ohee

Jayapura- Program Respek yang dicetuskan oleh Gubernur Provinsi Papua, DR (HC)Barnabas Suebu,SH dinilai sebagai jawaban Tuhan atas apa yang selama ini digumuli oleh seluruh masyarakat di tanah Papua. Demikian diungkapkan Ketua TPKK Kampung Asei Kecil, Pdt. Reinhard Ohee, ketika menyaksikan penandatanganan 7 prasasti hasil Respek, oleh Gubernur Provinsi Papua di kampong Asei Kecil,  kemarin.
“ Dulu kami susah mendapatkan air bersih, tetapi dengan Respek, sekarang tinggal putar kran saja, air sudah di depan mata. Dulu kami susah untuk membangun kampong ini, tetapi dengan Respek, sekarang semua sudah terjawab, dulu anak-anak kami mengeluh soal biaya, tetapi dengan Respek, mereka masih bisa melanjutkan sekolah,” ujar Pdt. Reihard Ohee.
Karena itu, Reinhard percaya bahwa Respek yang digulirkan oleh Pemerintahan yang dipimpin oleh Barnabas Suebu SH, merupakan jawaban Tuhan Yang Maha Kuasa atas penderitaan yang selama ini dirasakan rakyat di kampong-kampung. Doa dan pergumulan masyarakat Papua selama ini telah dijawab melalui Respek ini.
“ Terima kasih bapak pencetus Respek, karena program Bapak yang luar biasa itu, akhirnya sekarang masyarakat bisa melihat secara nyata program pembangunan itu. Dulu, kami hanya sebagai penonton, tetapi sekarang, kami yang bekerja dengan tangan kami sendiri, dan kami yang membangun kampong kami sendiri,” tandas Rein Ohee dihadapan Gubernur Provinsi Papua ini. (alberth yomo )

Gubernur Provinsi Papua Tandatangani 7 Prasasti Hasil Respek

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, disambut tarian
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, tandatangani prasasti hasil Respek

Bas : “Hasil Respek Mulai Terlihat”
Jayapura- Program rencana strategis pembangunan kampong ( RESPEK ) yang dimulai dari tahun 2007 hasilnya kini mulai terlihat nyata. Demikian diungkapkan Gubernur Provinsi Papua, DR (HC) Barnabas Suebu,SH ketika menandatangani 7 prasasti hasil program Respek dari 2007 – 2010 pada 7 Kampung di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Kampung Asei Kecil, kemarin.
“ Ya, saya merasa senang, karena apa yang sudah kita mulai dari tahun 2007, hasilnya mulai nampak. Kita telah memulai sesuatu yang baik, mari kita terus bekerja dan bekerja, lalu kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang kurang akan ditambahkan melalui kuasaNya,” ujar Bapak Pencetus Respek ini.
Meskipun acara penandatanganan prasasti itu terjadi mendadak, tidak terjadwalkan dalam agenda kerja Gubernur Provinsi Papua ini, namun, Gubernur sendiri, terlihat begitu bahagia, walaupun dicegat di tengah jalan oleh penari dari kampong asei kecil yang telah menanti kunjungan itu sekitar 3 jam.
Acara yang berlangsung dengan singkat itu, di awali oleh sambutan pengantar ketua TPKK Kampung Asei Kecil, Pdt. Reinhard Ohee, kemudian pengguntingan pita pasar ikan di kampong Asei Kecil oleh Gubernur, lalu di lanjutkan dengan penandatanganan 7 prasasti hasil kegiatan Respek di tujuh kampong selama 4 tahun itu.
Kampung-kampung tersebut antara lain, kampong Asei Kecil, kampong Asei Besar, Kampung Nendali, Kampung Itakiwa, Kampung Puai, Kampung Nolokla dan Kampung Yokiwa. Dengan dana Respek yang diterima dari tahun 2007-2010 itu, telah digunakan untuk membangun bak air, pipanisasi, MCK, jalan, jembatan, pengadaan sarana prasarana, beasiswa, peningkatan ekonomi keluarga, simpan pinjam perempuan hingga pemberian beasiswa kepada siswa SD hingga Mahasiswa.( alberth yomo )

Hari Lingkungan Hidup 2011 Jangan Hanya Sebagai Penggembira

Bastian Wamafma, Direktur Yayasan Lingkungan Hidup Papua

Jayapura- Perayaan Hari Lingkungan Hidup (HLH ) tahun ini dibawah tema “Hutan Penyangga Kehidupan”, memiliki arti penting sebagai penyangga keseimbangan antara manusia dan alamnya, fungsi ini dapat dicapai apabila hutan-hutan tersebut terjaga kelestariannya.
“ Memperingati Hari Lingkungan Hidup saya menyampaikan selamat merayakan HLH 5 Juni 2011 kepada Gubernur Provinsi Papua beserta jajaran teknis yang tetap konsisten dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua,” ungkap Direktur Yayasan Lingkungan Hidup Papua, Bastian Wamafma, di ruang kerjanya, kemarin.
Kata Bas, panggilan akrab Bastian, bahwa untuk menjaga agar fungsi ini tetap efektif, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan akan terus dilakukan dalam rangka menelurkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan sebut saja PERDASI nomor 6 tahun 2008 PERDASUS 21 tahun 2008 dan kebijakan lainnya yang implementasinya telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengajak berbagai stakeholders.
“ Namun,  hal ini akan menjadi lebih efektif apabila setiap stakeholders memedomani apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam setiap kebijakan internalnya, karena apalah artinya pemerintah melakuan segala upaya tetapi stakeholders hanya sebagai pengggembira dalam setiap event-event lingkungan hidup setiap tahunnya,” tandasnya.
Seharusnya, kata Bas,  stakeholders dan pemerintah melakukan “gerakan hati nurani penyelamatan lingkungan hidup” dimana semua orang harus merasa bahwa dengan kelestarian lingkungan hidup berarti hidupnya juga terjamin.
“ Seperti yang berkembang di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura sehubungan dengan Cagar Alam Cyclop, berbagai kebijakan telah ditelurkan, berbagai event telah dilangsungkan tetapi semuanya bermuara pada pencapaian proyek, hal ini seolah-olah Cyclop akan terselematkan bila ada uang, kalau tarada uang Cyclop tidak bisa terselamatkan,” bebernya.
 Dengan kondisi seperti ini, Bas berharap,  perlu dilakukan upaya secara kontinyu melalui pendampingan terus menerus dan bukan pendampingan tiba berangkat di area ini dengan even-even yang berujung pada menumbuhkan kesadaran misalnya saja dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di seluruh area ini pada segala level.
“Sebaiknya hari ini kita semua menyadari bahwa ketika hutan di Cyclop rusak kitong semua nanti susah terutama susah air, mau pemerintah ka masyarakat atau perusahaan pasti semua menderita jadi stop bikin rusak Cyclop, supaya hari ini, esok dan nanti kitong tidak menderita,” pintanya. (alberth yomo)



Respek Bukan Hanya Fisik, Tetapi Yang Penting Adalah Merubah Pola Pikir Masyarakat

Aplena Saureh, pendamping Kabupaten Biak Numfor ( kacamata)

Biak-
Penilaian terhadap keberhasilan program Respek hendaknya tidak dilihat pada perubahan fisik semata, tetapi ada hal yang lebih penting dari program itu adalah merubah mind set ( pola piker ) masyarakat di kampung untuk mendorong diri mereka bangkit dari kungkungan kemalasan dan ketidakberdayaan.
“ Jangan kita lihat fisik yang dikerjakan masyarakat, karena itu bukan tujuan utama. Hal penting yang harus kita pahami adalah bagaimana program ini didorong untuk mampu merubah pola piker masyarakat menjadi lebih maju,” ungkap pendamping Respek Kabupaten Biak Numfor, Aplena Saureh kepada wartawan, di Biak, beberapa waktu lalu.
Aplena menyayangkan adanya sikap pesimis dari sejumlah pihak yang tidak puas dengan kegiatan masyarakat di beberapa kampung di Biak, lantaran tidak optimal memanfaatkan dana Respek untuk skala yang luas.” Kita harus belajar menghargai keputusan masyarakat, apapun yang disepakati, tidak sesuai menurut kita, mungkin bagi mereka itu yang terbaik,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa apapun pembangunan atau program lainnya yang akan dilakukan di kampung, masyarakat tidak akan pernah merasa puas, justru sebaliknya tuntutan masyarakat akan terus meningkat. Sama dengan manusia pada umumnya yang tidak pernah puas dengan apa yang di dapatnya, demikian halnya dengan orang di kampung.
“Jadi, saya kira yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya bahu membahu bekerja sama dengan masyarakat, memberikan pembinaan dan pendampingan secara total dan dengan hati yang iklas, agar tujuan yang kita harapkan bersama untuk mewujudkan masyarakat Papua yang maju, bisa terwujud,” harapnya.        ( alberth yomo )

Prosedur Simpan Pinjam Perempuan Dari Dana Respek Perlu Diperhatikan

Ketura Done, Pendamping Distrik Yendidori saat berbincang dengan Ketua TPKK

Biak-
Salah satu aspek yang difokuskan dalam program Respek  ke kampong-kampung di Papua adalah terkait dengan program simpan pinjam perempuan ( spp ), tetapi sepertinya prosedur spp ini belum dipahami secara baik oleh ibu-ibu di kampong.
Kondisi ini menjadi dilema bagi para pendamping, pada satu sisi mereka ingin prosedur spp ini dijalankan dengan baik, dimana 15 persen dari dana Rp 100 juta dipakai oleh ibu-ibu di kampong dengan cara pinjam, lalu mengembalikan untuk selanjutnya dialihkan lagi kepada ibu-ibu lainnya, tetapi proses ini tidak jalan. Justru dana 15 persen ini dipakai habis tanpa pengembalian, sehingga ibu-ibu yang tidak dapat, menjadi kesal dan memarahi pendamping.
“ Kami sudah menjelaskan prosedur itu dengan sangat baik, dan semua ibu-ibu menyepakatinya, tetapi ketika dana itu diberikan, mereka pakai habis dan tidak ada pengembaliannya,” ungkap Ketura Done, pendamping Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.
Karena itu, Ketura berharap kepada semua pihak, mulai dari aparat di tingkat kabupaten, distrik hingga kampung agar bersama-sama memberikan pemahaman kepada ibu-ibu di kampong terkait dana 15 persen untuk spp itu.
Prosedur spp ini, kata Ketura, sebenarnya memberikan pelajaran kepada ibu-ibu bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana berusaha dengan dana kecil, namun bisa berkesinambungan untuk membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga tetap stabil dan memberikan manfaat bagi seluruh keluarga.( alberth yomo )

Upah Tidak Dibayar, Warga Kampung Kosata, Kabupaten Sarmi Bongkar Jembatan Respek

Septer Tafai bersama dua motor tempel dari dana Respek 2008

Sarmi- Berbeda dengan Kampung Bina, kampong lainnya di Kabupaten Sarmi, yakni Kampung Kapeso Kosata Distrik Pantai Barat, mengalami hal berbeda. Meskipun program Respek sudah masuk di kampong ini dari tahun 2007, tetapi karena tidak diatur secara baik, program ini kemudian berjalan tidak maksimal, karena warga masyarakat dikhianati oleh pengelolah Respek di tingkat Kampung.
Jembatan sekaligus jalan kampong sepanjang 200 meter yang dibangun dari bahan dasar kayu balok, meskipun sudah rampung 100 persen, terpaksa dibongkar warga, lantaran upah yang dijanjikan dari pekerjaan itu tidak dibayarkan kepada warga yang mengerjakannya. Diduga, dana tahap kedua untuk upah pekerja, digelapkan Kepala Kampung untuk kepentingan pribadinya.
“ Dana Respek tahun 2009, kami sepakat untuk membangun jembatan sekaligus jalan kampong ini, karena kampong kami sering tergenang air sungai yang meluap cukup tinggi. Dana tahap pertama sudah cair untuk pengadaan bahan-bahan, dan pekerjaannya sudah dikerjakan selesai ( 100 persen ). Sesuai kesepakatan, dana tahap kedua akan dicairkan untuk membayar upah pekerja setalah pekerjaan selesai. Tetapi, kepala kampong pakai uang itu untuk keperluan pribadinya,” jelas Sekertaris Bamuskam Kampung Kapeso kosata, Septer Tafai.
Mengetahui hal itu, kata Septer, warga dan seluruh pemuda kampong menjadi marah, lalu membongkar kembali jembatan sepanjang 200 meter yang telah dibangun itu. Papan-papan dan balok yang sudah dipaku dan ditanam, dicabut kembali. Wargapun meminta pertanggung jawaban kepala kampong.
Septer juga menyayangkan keberadaan pendamping, yang hanya beberapa jam di kampong, lalu kembali ke Sarmi. Seharusnya pendamping mengawal dana tahap II itu hingga diserahkan kepada masyarakat di kampong. “rata-rata masyarakat di sini tidak tau baca dan tulis, seharusnya pendamping mendampingi untuk mengawal proses itu,” tegas Septer.
Kampung yang terletak dipinggir sungai Apawer ini, pada tahun 2008, dapat Rp 100 juta dana Respek, digunakan untuk membeli motor 40 PK 3 buah, mesin babat 3 buah, dan ketinting 5 buah. Tahun 2009  digunakan untuk membangun jalan dan jembatan kampong dan 2010 yang direncanakan adalah merehab seluruh rumah warga.
Septer Tafai berharap pengelolah respek di tingkat Kabupaten dan Provinsi melihat persoalan ini, karena hal ini sangat merugikan masyarakat. Ia juga berharap pendamping dan kepala kampong ditegur dan diberikan sanksi tegas, agar hal ini tidak terulang kembali.
Kampung ini juga pada tahun 2008 dapat bantuan dari pemda sarmi, berupa satu unit bangunan mck dan 2 buah sumur. Ketika itu, Pemda hanya memberikan bahan dan alat-alat kerja, kemudian masyarakat sendiri yang mengerjakannya. Pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu satu bulan, mereka yang terlibat diberikan upah Rp 600 ribu per orang.( alberth yomo )

Kampung Bina, Kabupaten Sarmi, Hampir 5 Tahun Tidak Tersentuh Program Respek

Martinus Nunukuau bersama hewan piaraannya
Sarmi- Meski program Respek sudah bergulir dari tahun 2007, namun ternyata hingga saat ini masih ditemukan ada Kampung yang belum menikmati program spektakuler dari Bas Suebu dan Alex Hesegem itu. Setelah sebelumnya diberitakan ada 10 kampung di Kabupaten Biak Numfor, kali ini ditemukan di Kabupaten Sarmi, Distrik Apawer Hulu, yakni Kampung Bina.
Kampung yang dihuni kurang lebih 60 jiwa itu, hingga tahun 2011 ini tak tersentuh oleh program Respek. Mereka  hidup apa adanya, dengan menggantungkan nasib mereka pada segala sesuatu yang disediakan oleh alam tempat mereka bernaung. Tidak ada bangunan permanen, baik Gereja maupun rumah warga, semuanya dari kayu dan gaba, semuanya dibuat dengan cara dan pengetahuan tradisional.
“ Ya, dari tahun 2007 sejak kami terlepas dari Kampung induk, Airoran, kami tidak pernah dapat program Respek,” ungkap Martinus Nunukuau, Kaur Pembangunan, Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi. Meski iri dengan kampong induknya Airoran yang mendapat dana Respek setiap tahunnya, tapi dirinya berupaya untuk realistis melihat kondisi itu.
Karena keadaan itu, kata Martinus,  Kepala Kampung dan sejumlah warga sudah berupaya ke Kabupaten Sarmi untuk meminta kejelasan soal program Respek, namun mereka tidak mendapat tanggapan. “ Kepala Kampung pulang ke sini, tidak bawa hasil, ya kami tinggal saja seperti ini,” jelasnya.
Karena tidak mendapat perhatian dari Pemerintah, banyak warga di kampungnya, kata Martinus, yang pergi ke Sarmi dan menetap berbulan-bulan di Sarmi, termasuk Kepala Kampung dan Sekertaris Kampung.” Sekertaris Kampung sudah 4 tahun tinggal di Sarmi, tidak pernah pulang ke Kampung lagi,” ungkapnya.
Dalam keadaan yang demikian, kata Kaur Pembangunan ini, hanya seorang guru Jemaat, Timotius Merne, yang menjadi harapan masyarakat, sebagai pemimpin yang bisa diandalkan untuk mengarahkan dan membimbing mereka, bekerja untuk menjaga eksistensi kampungnya.
Kata Martinus, bantuan Pemerintah yang pernah mereka dapat yaitu melalui dana pemberdayaan Kampung, adalah sebesar Rp 105 Juta,yakni pada tahun 2008, dana itu digunakan untuk membeli Genset, Motor 15 PK, Televisi 24 inci, Antene Parabola, Chain Saw dan mesin babat rumput.” Hanya itu saja yang kami dapatkan, setelah itu, tidak ada lagi sampai sekarang,” tandasnya.( alberth yomo )


Minggu, 08 Mei 2011

Putra SBY Kagum Keindahan Papua

Jayapura- Tanah Papua ( Pulau Papua ) dinilai sangat luar biasa, memiliki panorama alam yang indah dan potensi yang sangat luar biasa. Demikian diungkapkan putra sulung Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ), Kapten Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono kepada pers, usai melakukan jamuan makan malam bersama Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH, di Gedung Negara, pada Jumat malam ( 6/5 ) ,lalu.
Agus Yudhoyono yang didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu dan sejumlah petinggi Kodam XVII Cenderawasih, selama kurang lebih 2 jam melakukan jamuan makan bersama Gubernur Provinsi Papua, diiringi lantunan lagu-lagu khas Papua, juga diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan kenang-kenangan dari Gubernur Provinsi Papua kepada putra sulung Presiden Republik Indonesia ini.
“Papua indah dan potensinya sangat luar biasa, mudah-mudahan Papua semakin maju semakin makmur, semakin meningkat tingkat kesejahteraan rakyatnya, dan dengan kehadiran TNI, Papua semakin aman,” tandas Agus yang nampaknya enggan untuk memberi komentar terkait kunjungannya ke Papua.
Meski tak menjelaskan tujuannya ke Papua, namun, Agus yang pernah mengharumkan nama Indonesia, karena meraih 3 penghargaan dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat (AS), menurut keterangan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Infanteri Ali Bogra, bahwa keberadaan Agus di Papua adalah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat TNI.
Keberadaan putra SBY peraih penghargaan Distinguish International Honour Graduated dari AS ini, kata Ali Bogra, dalam rangka mengunjungi pasukannya di Pos-Pos TNI di Papua, “Karena dia sebagai Kepala Seksi operasi brigiv XVII di Cijantung, makanya dia harus mengetahui di mana saja pasukannya di tempatkan, baik di Papua, perbatasan dengan Timor timur, Kalimantan dan sebagainya,” tandas Ali.
Ali menjelaskan, sebagai Kasiop baru di Brigiv,  dia harus melakukan orientasi melihat pasukannya yang tersebar di wilayah Indonesia, dan itulah yang dilakukan di Papua saat ini.
Setelah beberapa hari di Jayapura dan melihat pasukannya di Batalyon 303/Kujang, Kapten Agus yang pernah juga meraih penghargaan Medali The Order of Saint Maurice dan The Commandants List dari milter Amerika Serikat serta pernah meraih gelar Master di bidang Strategic Studies di Institute of Defence and Strategic Studies, Nanyang Technological University (NTU), Singapura pada 2006 lalu terakhir pada 2010 lalu, meraih gelar Master of Public Administration pada John F Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS, selanjutnya kembali ke Jakarta.(alberth yomo)

Ketika Jalan Demta Yang Rusak Parah Tidak Diperdulikan Pemerintah

Distrik Demta Kabupaten Jayapura, berada kurang lebih 100 km arah timur dari Ibukota Kabupaten Jayapura atau berada di pantai utara pulau Papua, dan terletak pada bibir pantai pertengahan antara Sarmi dan Jayapura. Untuk sampai di kampong ini, dapat menggunakan transportasi laut dan darat. Namun, dibandingkan transportasi laut yang beresiko dengan terpaan gelombang laut, masyarakat lebih memilih menggunakan jalur darat, tetapi persoalan lain menghadang, yakni kondisi jalannya semakin rusak parah…

Laporan : Alberth Yomo

Pada tahun 1994 ketika masih duduk dibangku SD, saya pernah mengikuti ayah bersama sejumlah mahasiswa menggunakan Bus milik Dinas Perhubungan dari Kota Jayapura menuju Demta. Selama menempuh kurang lebih dua jam perjalananan dari Jayapura - Berap dengan kondisi jalan yang mulus dan beraspal aku sempat tertidur. Namun tidurku dan juga semua penumpang dalam bus akhirnya terganggu, setelah Bus mulai melepas kampong Berap dan menuju Kampung Demta yang masih menyisahkan 21 kilometer lagi.
Karena kondisi jalannya yang bergelombang, berlubang, licin dan berlumpur, dalam perjalanan itu, kami terpontang-panting ke kiri dan ke kanan, bahkan sejumlah mahasiswa ada yang kepalanya terbentur pada sisi tempat duduk, ada yang mual dan muntah dan saat itu semua berpegang erat pada kursi dan tempat pegangan dalam bus. Sesekali Bus terhenti, karena tertahan dalam lumpur.Setelah kurang lebih 3 jam bertahan melewati jalan yang rusak itu, kami akhirnya tiba di kampong Demta dengan selamat.
Sungguh Ironis kenyataan yang ada di depan mataku, selama 17 tahun meninggalkan jalan rusak itu, bukannya jalan mulus beraspal yang aku harapkan, justru keadaannya tetap sama, bahkan tidak jauh beda dengan keadaan pada 17 tahun lalu. Hatiku bertanya, kenapa jalan ini tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah? Otsus Papua sudah berjalan hamper 11 tahun, kenapa jalan ini tidak diperhatikan? Pemerintah payah…..
 Bagi sebagian besar penduduk di pantai utara,  Demta sering dijuluki sebagai Kota Tua, karena sejak zaman Belanda dari tahun 1906 yang ketika itu kepala pemerintahan setempat disebut dengan istilah Bestuur ( Camat/ Distrik ) menjadi pusat aktifitas manusia teramai ketika itu. Mobilisasi penduduk dan bahan pangan dilakukan melalui transportasi laut.
Kemudian dalam perkembangannya, pada awal tahun 80-an, daerah ini menjadi basis perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua. “Perusahaan pertama yang masuk ke wilayah ini pada tahun 1984 adalah PT You Lim Sari, adalah sebuah perusahan besar dan terkenal ketika itu yang mengeksploitasi kayu log, kemudian Perusahaan Rifi pada tahun 1989, lalu Barito Putra pada tahun 2000, Gisand Abadi, PT Andato dan terakhir PT Sinar Mas yang masuk tahun 2000,” ungkap Sekretaris Distrik Demta, Alex Reniban,S.Sos, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Namun, hingga saat ini hanya PT Sinar Mas yang masih aktif beroperasi, sedangkan perusahaan lainnya sebagaimana disebutkan di atas telah hijrah ke tempat lain. Perusahaan Sinar Mas ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yang menjadikan Demta sebagai pelabuhan penyuplai minyak mentah kelapa sawit ke luar Papua.
Pada sisi lain, kehadiran perusahaan ada memberikan dampak positif, karena mampu membuka akses jalan darat Demta – Jayapura yang sebelumnya hanya dilalui lewat transportasi laut. Namun sayangnya, jalan yang sudah dibuka dari tahun 80-an ini tidak digubris Pemerintah hingga saat ini. “Masyarakat Demta sudah mengajukan ratusan kali permohonan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, termasuk melalui Musrembang, tetapi tetap tidak mendapat respon untuk memperhatikan pembangunan jalan itu,” ujar  Alex.
Kemudian dari sisi lainnya, meskipun disebut sebagai kota tua dan pernah menjadi basis operasi sejumlah perusahaan besar, tapi toh kota tua itu tetap seperti kota tua, tak ada sesuatu yang bisa dijadikan “ukuran”, bahkan segala yang terlihat di kota tua ini biasa-biasa saja, tak ada yang bisa dibanggakan. Ironisnya lagi, masyarakat kampong yang hidup di sana, juga biasa-biasa saja.
“ Jadi mewakil masyarakat Demta dan masyarakat dari 6 kampung lainnya, kami memohon kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, agar melihat keluhan masyarakat ini, segera membangun jalan Berap- Demta dengan aspal, supaya akses masyarakat menjadi lancer untuk menjual hasil pertanian, kebuh dan hasil nelayan di laut,” jelas Alex. ***